PANGKALPINANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait persoalan nasional dan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Aksi yang dipimpin Koordinator Daerah Gerakan BEM Babel, Danil Eko Saputra dari Universitas Anak Bangsa, serta Koordinator Wilayah Sumbagsel, Sanjai Saputra dari IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung itu mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung tertib.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut evaluasi tata kelola pemerintahan dan transparansi penggunaan anggaran negara, kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, penurunan harga BBM, pemerataan layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan guru, hingga penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa sebelum dilakukan kajian yang komprehensif dan melibatkan partisipasi publik.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mencabut izin usaha pertambangan di wilayah Desa Batu Beriga serta meminta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung memenuhi kewajiban sosial dan lingkungan kepada masyarakat.
“Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengingatkan pemerintah agar lebih serius menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Danil Eko Saputra dalam orasinya.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afrianto, sejumlah anggota DPRD Babel, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam dialog yang berlangsung di halaman Kantor DPRD Babel, mahasiswa secara bergantian menyampaikan tuntutan dan berbagai persoalan yang mereka nilai perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Edi Nasapta mengapresiasi aksi mahasiswa yang menurutnya hadir membawa aspirasi masyarakat secara murni.
“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang datang menyampaikan aspirasi. Ini bukan aksi yang ditunggangi kepentingan politik, bukan sandiwara dan bukan drama. Apa yang disampaikan merupakan persoalan yang memang dirasakan masyarakat,” kata Edi.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Babel memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kecil yang terdampak berbagai persoalan ekonomi dan sosial.
Dalam kesempatan itu, Edi turut menyoroti persoalan kewajiban kebun plasma 20 persen yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, hak plasma bukan sekadar pembagian keuntungan, melainkan kebun fisik yang menjadi hak masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Plasma 20 persen itu bukan bagi-bagi uang. Yang diatur adalah kebun fisik yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sebagai bagian dari hak mereka,” ujarnya.
Menurut Edi, apabila seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajiban plasma sesuai aturan, potensi perputaran ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Bangka Belitung diperkirakan mencapai Rp3 hingga Rp5 triliun.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Selain persoalan perkebunan, Edi juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menurutnya menjadi salah satu hambatan pembangunan di Bangka Belitung.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah dan perkebunan, kemampuan fiskal daerah masih terbatas karena Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti dari sektor strategis belum sepenuhnya diterima secara optimal.
“Bangka Belitung ini kaya sumber daya alam, tetapi kondisi APBD masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu banyak program yang diharapkan masyarakat belum bisa diwujudkan secara maksimal,” katanya.
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai kesejahteraan guru, Edi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah berupaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer tingkat SMA, SMK, dan MA sesuai kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, guru honorer yang memenuhi beban mengajar penuh saat ini memperoleh penghasilan sekitar Rp2,9 juta per bulan, sedangkan bagi yang jam mengajarnya belum memenuhi ketentuan tetap mendapatkan kompensasi berdasarkan jumlah jam mengajar.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa turut menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan. Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat generasi muda untuk menekuni profesi guru.
Mahasiswa menilai meskipun perguruan tinggi setiap tahun menghasilkan banyak lulusan, termasuk dari program studi pendidikan, tidak sedikit yang memilih berkarier di bidang lain karena mempertimbangkan faktor kesejahteraan.
“Kampus setiap tahun meluluskan banyak sarjana. Namun tidak semuanya tertarik menjadi guru. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran terhadap tingkat kesejahteraan yang diterima tenaga pendidik saat ini,” ungkap salah seorang perwakilan mahasiswa dalam dialog tersebut.
Menurut mahasiswa, profesi guru memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Namun di sisi lain, kesejahteraan yang belum merata membuat sebagian lulusan berpikir ulang untuk mengabdikan diri di dunia pendidikan.
Mereka mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berbicara mengenai kurikulum maupun sarana dan prasarana, tetapi juga harus diiringi dengan perhatian terhadap kesejahteraan para guru.
“Bagaimana kita ingin melahirkan generasi unggul jika profesi yang menjadi ujung tombak pendidikan justru kurang diminati karena faktor kesejahteraan,” ujarnya.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap nasib tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Di akhir dialog, Edi mengajak mahasiswa untuk terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat serta memastikan aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara nyata.
Sebagai bentuk komitmen, DPRD Babel menyatakan siap menandatangani pernyataan sikap yang diajukan mahasiswa dan membuka ruang komunikasi untuk mengawal berbagai tuntutan tersebut.
Sementara itu, mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti pada forum dialog semata, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
