PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Senin (30/3/2026).
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menyebut laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung jalannya pembangunan.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang akan semakin baik ke depan,” ujarnya.
Saparudin menegaskan, tahun 2025 merupakan periode yang tidak biasa karena sebagian waktu masih dipimpin oleh penjabat kepala daerah, sebelum pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif pada Oktober 2025.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target Rp993,29 miliar.
Rinciannya meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp258,32 miliar (107,89 persen),
Pendapatan transfer Rp664,17 miliar (89,33 persen),
Lain-lain pendapatan sah Rp7,64 miliar (73,46 persen).
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Pada sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp240,26 miliar terealisasi 85,03 persen, dengan fokus pada pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah serta bantuan bagi peserta didik.
Di sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari Rp263,44 miliar. Pemerintah juga memperkuat fasilitas layanan kesehatan melalui pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah.
Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Pangkalpinang bahkan mencapai 99,86 persen.
Di bidang infrastruktur, pembangunan jalan, jaringan air bersih, serta pemeliharaan fasilitas umum mencatat realisasi sebesar 91,56 persen.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor sosial melalui bantuan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana.
Dalam sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan job fair dengan 904 lowongan kerja, serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
Namun demikian, realisasi investasi mengalami penurunan signifikan menjadi Rp2,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,94 triliun. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
Pemkot Pangkalpinang juga melaksanakan sejumlah program nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Di sisi pelayanan publik, berbagai inovasi terus dikembangkan, termasuk layanan administrasi kependudukan di hari libur serta program jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Sepanjang 2025, Pangkalpinang meraih sejumlah penghargaan, antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi.
Menutup penyampaiannya, Saparudin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
LKPJ ini sekaligus menjadi refleksi atas capaian yang telah diraih, sekaligus catatan evaluasi untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
