Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.SI., IPU
Suaranusantara.online
SUMENEP, JAWA TIMUR – Dunia birokrasi Kabupaten Sumenep dihebohkan dengan tuduhan keras terhadap Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.SI., IPU., sosok yang kini menjabat ganda sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) sekaligus Plt. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pria bergelar doktor ini kini menghadapi badai kritik yang mengancam reputasinya, terutama dari kalangan pers yang menilai kinerjanya jauh dari harapan publik.
Yang mengejutkan, kritikan pedas datang langsung di kantornya sendiri, sebuah tamparan telak bagi sosok yang diproyeksikan sebagai calon kuat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
Pimpinan Redaksi Dialektika News, RD, tanpa tedeng aling-aling melontarkan tuduhan berat: “Pengkhianat Bangsa” sebuah label yang tak main-main untuk seorang pejabat publik.
Inti permasalahan yang memantik amarah media ini bukanlah soal kebijakan kompleks atau anggaran triliunan rupiah, melainkan hal mendasar yang mencerminkan karakter kepemimpinan, aksesibilitas dan transparansi .
“Yang lebih ironis, nomor kontak person Arif ini selalu berganti-ganti, tidak ada kejelasan dan sifatnya dirahasiakan,” ungkap RD dengan nada geram di ruang resepsionis Kantor BAPPEDA, Jumat (19/09/2025).
Tuduhan ini mengungkap pola perilaku yang sistematis: seorang pejabat yang sengaja mempersulit akses publik, seolah-olah jabatan yang diembannya adalah privilege pribadi, bukan amanah rakyat.
Ironi yang mencolok terlihat dari kontras antara deretan gelar akademis yang disandang Arif dengan praktik kepemimpinannya yang dinilai anti-transparansi.
Bagaimana mungkin seseorang dengan kualifikasi pendidikan setinggi doktor justru gagal memahami prinsip dasar pelayanan publik?
RD menegaskan, “Sebagai pejabat publik yang bergelar tinggi, aksesibilitas adalah hal fundamental. Ketidakjelasan kontak person mencerminkan kurangnya komitmen dalam melayani masyarakat dan media, yang seharusnya menjadi mitra dalam pengawasan publik.”
Yang lebih mengkhawatirkan, sosok kontroversial ini justru digadang-gadang sebagai kandidat kuat untuk posisi strategis Sekretaris Daerah.
Beberapa media yang mau konfirmasi kepada kepala Bappeda Sumenep
Pertanyaan mendesak pun muncul: apakah Kabupaten Sumenep siap dipimpin oleh figur yang dinilai alergi terhadap transparansi dan akuntabilitas?
“Kalau seperti itu kualitasnya dan mutunya tidak jelas, kesannya seperti pengkhianat bangsa,” tegas RD, memberikan ultimatum yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kinerja Arif.
Melalui staf BAPPEDA bernama Ima, RD menitipkan pesan yang terdengar seperti “warning terakhir” agar Arif Firmanto segera memperbaiki diri dan menunjukkan komitmennya sebagai pelayan publik sejati.
Namun hingga detik ini, Kepala Bappeda yang juga merangkap Plt. Badan Kepegawaian Daerah tetap bungkam sebuah sikap yang justru memperkuat tuduhan bahwa dirinya memang enggan berhadapan dengan kontrol publik.
Kasus ini telah menjadi cermin buram birokrasi Sumenep yang mempertanyakan standar kualitas dan integritas pejabat publik. Publik kini menanti lebih dari sekadar klarifikasi, mereka berharap perubahan fundamental dalam cara Arif menjalankan tugasnya.
Akankah seorang Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.SI., IPU. mampu membuktikan bahwa gelar akademisnya berbanding lurus dengan komitmen melayani rakyat? Atau justru akan tenggelam dalam arogansi kekuasaan yang pada akhirnya mengkhianati kepercayaan publik?
Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan masa depan karier Arif, tetapi juga kredibilitas keseluruhan sistem birokrasi Kabupaten Sumenep.
(GUSNO)
