Oleh : H.Kurniawan.Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP).
SUARANUSANTARA.ONLINE
Indonesia dikaruniai oleh laut yang sangat luas. Namun sayangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya banyak yang dicuri, dirampas dan dirampok.
Miris, kita Indonesia merupakan negara maritim, kita menurut sejarah merupakan orang laut, bahkan raja di laut, namun kenapa kondisinya menjadi seperti ini.
Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, luas ini termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, tapi berapa sumbangan devisa negara yang dihasilkan dari sektor kelautan rendah.
Mengapa hal ini bisa terjadi, ada beberapa catatan yang mengemuka, diantaranya.Overfishing, Penegakan hukum yang lemah, Mekanisme izin yang kurang transparan, Rendahnya pengetahuan dan akses teknologi nelayan, Perubahan iklim, IUU fishing.
Dalam kasus pencurian ikan saja. Menurut data dari KKP, bangsa ini mengalami kerugian mencapai 3,5 triliun rupiah. Belum lagi dari pencurian pasir laut, bangsa ini mengalami kerugian mencapai yang cukup besar. Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan bahwa kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor pasir laut justru akan menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 1,22 triliun. Kerugian yang ditimbulkan dari ekspor pasir laut tidak sebanding dengan pendapatan negara yang diperkirakan hanya mencapai Rp 170 miliar.
Namun yang paling menarik yakni soal penegakan hukum, seperti reklamasi ilegal yang akhir-akhir ini mengemuka.
Penegakan hukum itu kembali kepada siapa yang memimpin dan apa yang diamanahkan, kalau pemimpinya tidak mengerti hukum atau diduga terlibat kasus korupsi, ya wassalam saja.
Artinya, dalam waktu dekat, kementerian terkait dengan laut yakni KKP harus dan wajib dievaluasi, jangan asal-asalan kerja, pemimpin yang nggak becus ya ganti, karena akan merepotkan cita-cita pembangunan bangsa yang tertuang dalam Asta Cita.
Banyak, anak bangsa yang mengerti soal laut dan mengelolanya, kekayaan alam ini untuk dikelola dengan baik bukan dijual. Kekayaan alam ini untuk diwariskan ke anak cucu, bukan dihabiskan dan dirusak.
Mestinya dari KKP bisa mensupport kekayaan alam yakni ikan untuk program makan bergizi gratis, namun nyatanya belum mengemuka, atau mungkin masih berproses. Namun secara garis besar, kita mendorong dan mendukung pembenahan di kementerian KKP, agar bisa selaras dengan program Asta Cita dan bukan malah menjadi batu sandungan. Cibinong, 30 Januari 2024,***
