PANGKALPINANG — Perkembangan penyidikan dugaan penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023–2024 masih menyisakan pertanyaan.
Pasalnya, pada 12 Agustus 2026 pukul 14.19 WIB, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang saat dikonfirmasi wartawan menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Namun, informasi tersebut kemudian berubah.
Pada 28 Agustus 2026, BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan bahwa penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan penyimpangan dana hibah KONI Pangkalpinang telah selesai.
BPKP bahkan menyatakan hasil penugasan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kejari Pangkalpinang, selaku pihak yang meminta pelaksanaan audit.
Keterangan itu disampaikan BPKP Babel kepada wartawan melalui WhatsApp.
“Penugasan tersebut telah selesai dan hasil penugasan telah disampaikan secara resmi kepada pihak Kejaksaan Negeri Pangkalpinang selaku pihak yang meminta penugasan,” demikian keterangan BPKP Babel.
BPKP menyatakan audit tersebut dilakukan berdasarkan permintaan Kejari Pangkalpinang dalam rangka penyidikan perkara dugaan penyimpangan dana hibah KONI Kota Pangkalpinang TA 2023–2024.
Dua Pekan Setelah Pernyataan Kejari
Rentang waktu antara kedua informasi tersebut hanya sekitar dua pekan.
Pada 12 Agustus, Kepala Kejari Pangkalpinang menyampaikan kepada wartawan bahwa hasil perhitungan BPKP masih ditunggu.
Kemudian pada 28 Agustus, BPKP menyatakan penugasannya telah selesai dan hasilnya sudah disampaikan secara resmi kepada Kejari Pangkalpinang.
Dengan adanya perkembangan tersebut, perhatian kini bukan lagi semata soal kapan hasil PKKN selesai, melainkan apa isi hasil penghitungan tersebut dan bagaimana tindak lanjut Kejari Pangkalpinang setelah menerima hasilnya.
Namun, BPKP tidak membuka substansi hasil PKKN kepada publik.
Termasuk mengenai nilai kerugian keuangan negara, BPKP mengarahkan konfirmasi kepada Kejari Pangkalpinang sebagai pihak yang menangani proses hukum perkara tersebut.
Belum Ada Jawaban Lanjutan dari Kejari
Setelah BPKP menyatakan hasil audit telah diserahkan pada 28 Agustus 2026, wartawan kembali berupaya meminta keterangan dari Kejari Pangkalpinang.
Konfirmasi tersebut mempertanyakan perkembangan perkara setelah hasil PKKN diterima, termasuk substansi hasil penghitungan dan langkah hukum selanjutnya.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban lanjutan dari Kejari Pangkalpinang.
Dengan demikian, pernyataan terakhir yang disampaikan langsung Kepala Kejari Pangkalpinang kepada wartawan masih tercatat pada 12 Agustus 2026, yakni pihak kejaksaan masih menunggu hasil perhitungan BPKP.
Sementara itu, BPKP pada 28 Agustus 2026 telah menyatakan bahwa audit selesai dan hasilnya telah disampaikan kepada Kejari Pangkalpinang.
Hampir Setahun dalam Penyidikan
Perkara dugaan penyimpangan dana hibah KONI Pangkalpinang TA 2023–2024 telah masuk tahap penyidikan sejak 3 Oktober 2025, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-02/L.9.10/Fd.1/10/2025.
Dalam proses penyidikan, sekitar 52 saksi telah diperiksa. Penyidik juga telah meminta keterangan dari dua orang ahli serta memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan cabang olahraga yang menerima atau menggunakan dana hibah.
Kini, setelah hasil PKKN dinyatakan selesai oleh BPKP dan telah diserahkan kepada Kejari Pangkalpinang, publik menunggu penjelasan mengenai langkah berikutnya.
Termasuk apakah hasil penghitungan tersebut telah dievaluasi penyidik, berapa nilai kerugian keuangan negara yang dihitung, serta bagaimana arah penyidikan selanjutnya.
BPKP sudah memastikan tugas penghitungan selesai. Hasilnya juga disebut sudah diserahkan. Kini, penjelasan mengenai substansi hasil audit dan tindak lanjut perkara masih menunggu keterangan resmi dari Kejari Pangkalpinang.
