Juhaini Buka Pelatihan SPKRT 2027, Data Konsumsi Jadi Bekal Pengendalian Inflasi

PANGKALPINANG — Angka inflasi bukan sekadar laporan statistik bulanan. Di balik angka tersebut, terdapat gambaran mengenai perubahan harga kebutuhan pokok, pola belanja, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung pelaksanaan Survei Pola Konsumsi Rumah Tangga (SPKRT) Tahun 2027 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pesan tersebut disampaikan Drs. Juhaini dalam sambutannya mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin, pada pembukaan pelatihan petugas SPKRT 2027 di Aston Emidary Bangka, Selasa (17/11/2026). Sambutan Wali Kota yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Juhaini, yang hadir mewakili pemerintah kota.

Dalam sambutannya, Juhaini menjelaskan bahwa penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) membutuhkan data yang benar-benar mencerminkan pola konsumsi masyarakat. Sebab, jenis barang dan jasa yang dibeli rumah tangga serta porsi pengeluarannya terus mengalami perubahan.

SPKRT 2027 menjadi bagian penting untuk memperbarui gambaran tersebut. Survei yang dilaksanakan setiap lima tahun ini bertujuan memotret pola dan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga selama Januari hingga Desember 2027.

Hasil survei nantinya menjadi dasar pembaruan tahun dasar penghitungan IHK, termasuk penentuan paket komoditas dan bobot masing-masing komoditas.

Perubahan pola belanja masyarakat, mulai dari kebutuhan transportasi, komunikasi, pendidikan hingga layanan digital, menjadi alasan perlunya pembaruan data secara berkala. Dengan data yang lebih mutakhir, penghitungan inflasi diharapkan semakin menggambarkan kondisi konsumsi rumah tangga sebenarnya.

Bagi Pemkot Pangkalpinang, data tersebut juga memiliki kaitan langsung dengan penyusunan kebijakan daerah. Data inflasi dapat menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, program perlindungan sosial, serta langkah stabilisasi harga.

Dalam sambutan itu, Wali Kota turut mengapresiasi sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama BPS, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas harga di Pangkalpinang.

Strategi 4K yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif disebut menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Keterlibatan TPID sejak tahap awal pelaksanaan SPKRT juga dinilai penting. Data yang berkualitas dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pengendalian inflasi, sementara dukungan pemerintah daerah diperlukan agar proses pengumpulan data berjalan baik.

Kepada para petugas yang mengikuti pelatihan, Wali Kota berpesan agar memahami konsep dan tata cara pengisian kuesioner, menjaga integritas, serta mengumpulkan informasi sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Petugas juga diminta menjaga kerahasiaan data responden, bersikap santun saat melakukan pendataan, serta menjalankan tugas sesuai jadwal.

Pemkot Pangkalpinang turut meminta dukungan camat, lurah, ketua RT dan RW untuk membantu kelancaran petugas selama pelaksanaan survei. Masyarakat yang terpilih sebagai sampel juga diharapkan bersedia menerima petugas dan memberikan informasi secara jujur.

Partisipasi rumah tangga menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Sebab, ketepatan gambaran pola konsumsi masyarakat akan berpengaruh terhadap kualitas informasi yang digunakan pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *