Suaranusantara.online
SUMENEP– Ketika Festival Karapan Sapi berlangsung meriah di Lapangan Giling Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, Minggu 14 September 2025, sebuah pemandangan miris justru terjadi di Puskesmas Pamolokan.
Fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat suci pelayanan masyarakat ini berubah wajah menjadi arena parkir liar yang dipungut bayaran.
Puskesmas Pamolokan yang berseberangan dengan venue Festival Karapan Sapi seketika berubah fungsi.
Halaman yang mestinya menjadi akses mudah bagi pasien dan keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan, kini dipenuhi deretan sepeda motor dengan tarif parkir Rp 5.000 per kendaraan.
ML, salah seorang pengunjung festival, menyampaikan ke media ini, Minggu, 14 September 2025 mengalami langsung praktik pungutan liar ini.
“Saya hanya ingin parkir untuk menonton karapan sapi. Tiba-tiba ada petugas yang meminta bayaran 5.000 rupiah,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Pemandangan yang lebih memilukan adalah kondisi halaman Puskesmas yang sesak total.
“Parkirnya sudah penuh semua, mas. Seperti pasar malam saja,” tambah ML menggambarkan situasi yang chaos tersebut.
Ironi ini semakin mencuat ketika fungsi utama Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terabaikan. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis harus bersaing dengan ratusan pengunjung festival untuk sekadar mencari tempat parkir yang layak.
Praktik pungutan liar ini bukan hanya merusak citra Puskesmas Pamolokan, tetapi juga menciderai kepercayaan publik terhadap integritas fasilitas kesehatan milik rakyat. Bagaimana mungkin tempat yang didedikasikan untuk menyembuhkan justru menjadi sarang praktik yang melukai hati masyarakat?
Yang lebih mengejutkan, drg. Novia Sri Wahyuni, M. Kes., selaku Kepala Puskesmas Pamolokan justru memberikan pembenaran atas praktik tersebut.
“Boleh saja asal ada legal formalnya dan tidak di hari efektif kerja,” katanya dengan enteng, Selasa, 16/09/2025
Pernyataan ini justru menambah kontroversi. Bagaimana seorang Kepala Puskesmas bisa dengan mudah mengizinkan halaman fasilitas kesehatan dijadikan ladang bisnis? Apakah kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan begitu mudah dikesampingkan?
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Bagaimana mungkin praktik seperti ini bisa terjadi di bawah hidung mereka tanpa ada tindakan tegas?
Puskesmas yang seharusnya menjadi garda depan pelayanan kesehatan masyarakat, kini tercemar oleh praktik pungutan liar. Ini bukan hanya soal uang 5.000 rupiah, tetapi soal hilangnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melayani rakyat.
Masyarakat berhak mendapat penjelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang. Jangan sampai momentum festival budaya yang seharusnya membanggakan justru meninggalkan noda hitam pada fasilitas pelayanan publik.
(GUSNO)
