PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan komitmennya untuk menjadikan data statistik terbaru sebagai pijakan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) Mei 2025 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (2/5/2025). Kota Pangkalpinang diwakili oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Juhaini, yang hadir mewakili Penjabat Wali Kota.
“Kami berterima kasih kepada BPS yang telah mengundang kami dalam acara ini. Kebetulan saat ini kami sedang melakukan perubahan RKPD dan KKPD, karena banyaknya program dukungan terhadap kebijakan Presiden terpilih. Termasuk rasionalisasi pendapatan daerah yang perlu disesuaikan dengan potensi dan arahan kebijakan nasional,” ujar Juhaini.
Menurut BPS, Kota Pangkalpinang mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 1,67 persen pada April 2025, dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) 0,85 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,89 persen. Dibandingkan dua tahun sebelumnya, angka inflasi yoy Pangkalpinang terpantau lebih rendah dari April 2024 (2,39 persen) dan April 2023 (2,78 persen).
Ketua BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri S.ST., M.Si, menjelaskan bahwa inflasi yoy didorong oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, antara lain:
Perawatan pribadi dan jasa lainnya: 3,27 persen
Rekreasi, olahraga, dan budaya: 3,02 persen
Kesehatan: 1,90 persen
Pendidikan: 1,78 persen
Pakaian dan alas kaki: 0,64 persen
Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga: 0,50 persen
Penyediaan makanan dan minuman/restoran: 0,52 persen
Perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga: 0,38 persen
Sebaliknya, dua kelompok mengalami deflasi tahunan:
Transportasi: -0,02 persen
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: -0,50 persen
“Secara umum, inflasi di Pangkalpinang masih berada dalam level yang relatif aman dan terkendali. Namun kita tetap harus waspada, terutama menghadapi momen besar seperti Iduladha, di mana permintaan masyarakat cenderung meningkat,” jelas Dewi.
Sementara itu, secara nasional, inflasi tahunan pada April 2025 tercatat sebesar 1,95 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 108,47. Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi, sedangkan Sulawesi Tengah terendah.
BPS juga merilis publikasi tahunan Statistik Indonesia 2025 serta Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Maret 2025, yang akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan sosial-ekonomi.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk menyinergikan seluruh data tersebut dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
