Suaranusantara.online
KABUPATEN BOGOR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, H. Fikri Hudi Oktiarahwan, S.Sos., mengunjungi kegiatan peningkatan kompetensi guru PAUD di Aula Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jum’at (13/11/2026).
Kunjungan tersebut disambut baik oleh pihak kecamatan.
Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Tajurhalang, Kiyat Mujiono Tajurhalang menjelaskan, bahwa pihaknya memfasilitasi tempat kegiatan tersebut sebagai bentuk koordinasi dan dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru.
“Pertama kita memfasilitasi tempat. Itu yang kami bisa lakukan sebagai kecamatan, tugasnya adalah mengkoordinasikan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru PAUD,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menegaskan, bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kecamatan, melainkan kegiatan para guru PAUD yang numpang tempat di kecamatan.
Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut mencapai lebih dari seratus orang.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum yang baik karena para guru PAUD dikunjungi langsung oleh anggota dewan.
Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan membuka wawasan para guru terkait landasan hukum dan pembagian kewenangan pengelolaan PAUD.
“Tadi ya terkait dengan landasan hukum, kemudian juga pembagian kewenangan. Jadi sebenarnya PAUD itu kan masuk kewenangannya kabupaten. Jadi beliau menyampaikan, kalau minta bantuan-bantuan ya ke kabupaten, jangan ke provinsi,” jelasnya.
Ia menambahkan, tugas anggota dewan ke daerah adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meski berasal dari Komisi IV, karena daerah pemilihannya adalah Kabupaten Bogor, ia menyerap seluruh aspirasi yang ada di masyarakat.
“Beliau dari Komisi IV, tapi karena dia dapilnya Kabupaten Bogor, sehingga menyerap semua aspirasi yang ada di masyarakat,” ungkapnya.
Terkait pembiayaan dan perizinan PAUD, Kiyat menegaskan, bahwa kewenangannya tetap melalui kabupaten terlebih dahulu. Namun untuk penegasan kewenangan PAUD nonformal, saat ini sudah cukup sampai tingkat kecamatan sehingga prosesnya lebih dipersingkat.
“Kalau untuk pembiayaan dan sebagainya iya, perizinan, kalau penegasan kewenangan sebenarnya kalau PAUD nonformal sudah cukup sampai kecamatan. Lebih dipersingkat sekarang ada penegasan kewenangan itu,” pungkasnya.
Namun demikian, ketika dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Kiyat memastikan, bahwa seluruh elemen masyarakat, mulai dari PAUD hingga SMA, selalu diundang untuk menyampaikan aspirasinya.
(mardioto)
