PANGKALPINANG – Wakil Ketua III DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan gangguan operasional Pelabuhan Sadai telah mulai memengaruhi distribusi logistik menuju Belitung.
Karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan akan segera melakukan peninjauan lapangan sekaligus memanggil seluruh pihak terkait guna mempercepat proses penanganan.
“Dengan kawan-kawan juga Pak Bupati tadi kita segerakan akan meninjau, segera memanggil pihak-pihak terkait, dan segera mengantisipasi serta mempercepat supaya bisa dipakai kembali,” ujar Edi.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan jalur Sadai–Tanjung Ru selama ini menjadi urat nadi distribusi barang menuju Belitung.
“Kalau seperti itu pasti pengaruh. Karena memang benar seperti kata Pak Gubernur tadi, arus barang itu memang mengandalkan Tanjung Ru-Sadai,” katanya.
Ia menjelaskan jalur penumpang dan jalur logistik memiliki fungsi berbeda. Untuk angkutan penumpang, masyarakat masih dapat memanfaatkan Pelabuhan Pangkal Balam yang dilayani kapal cepat. Namun untuk distribusi barang, Pelabuhan Sadai memegang peran yang jauh lebih strategis.
“Kalau arus orang memang Pangkalbalam banyak karena ada Express Bahari. Tapi kalau arus barang, khususnya untuk Belitung, itu Tanjung Ru-Sadai,” jelasnya.
Diketahui, Pelabuhan Sadai mengalami kerusakan pada Senin (22/6/2026) sekitar pukul 19.00 WIB. Bagian yang amblas adalah Moveable Bridge (Ramp MB) atau jembatan bergerak yang menjadi akses kendaraan keluar masuk kapal.
Peristiwa itu terjadi saat proses pemuatan kapal rute Sadai–Tanjung Gading. Ketika kendaraan terakhir memasuki kapal, ramp tiba-tiba amblas sehingga aktivitas penyeberangan terganggu.
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan kerusakan diduga dipicu usia konstruksi dan korosi akibat paparan lingkungan laut. Meski demikian, evaluasi teknis masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama kerusakan, termasuk kondisi struktur dan kemampuan menahan beban.
Pemerintah Provinsi bersama DPRD berharap proses perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga operasional Pelabuhan Sadai kembali normal dan kelancaran distribusi logistik menuju Pulau Belitung tetap terjaga.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD berkomitmen mempercepat penanganan kerusakan Pelabuhan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, agar distribusi logistik menuju Pulau Belitung tidak terganggu.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/6/2026).
Hidayat menegaskan penanganan kerusakan pelabuhan harus dilakukan secara cermat tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Pelabuhan Sadai merupakan salah satu simpul transportasi yang sangat vital karena menjadi jalur utama distribusi barang ke Pulau Belitung.
“Jangan asal tutup dua bulan langsung menghentikan. Harus ada persiapan, ada alternatif bagaimana. Karena ini vital bagi Belitung dan masyarakat,” kata Hidayat.
Ia mengingatkan bahwa apabila seluruh aktivitas angkutan barang dialihkan ke Pelabuhan Pangkal Balam, biaya logistik berpotensi meningkat akibat jarak tempuh yang lebih jauh. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap harga barang di Belitung.
“Kalau angkutan 10 ton mungkin dikurangi dulu jadi 5 ton. Tapi dari Tanjung Ru ke Pangkal Balam itu berat, perjalanan jauh, biaya juga akan bertambah,” ujarnya.
Menurut Hidayat, Pelabuhan Sadai masih memungkinkan dimanfaatkan secara terbatas selama hasil kajian teknis menyatakan aman dan memenuhi aspek keselamatan.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, ia mengaku akan meninjau langsung lokasi bersama jajaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta instansi terkait.
“Saya besok mungkin ke sana, mengantar Dewan Provinsi untuk melihat langsung bagaimana keadaannya,” ungkapnya.
Terkait estimasi kebutuhan anggaran perbaikan yang mencapai sekitar Rp1,3 miliar, Hidayat meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan sebelumnya.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui penyebab terjadinya kekurangan anggaran agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Kalau anggarannya kurang, kenapa bisa terjadi? Berarti analisis awal harus dievaluasi. Jangan sampai salah perhitungan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kerusakan Pelabuhan Sadai telah memenuhi kriteria sebagai kondisi darurat, pemerintah perlu memanfaatkan mekanisme percepatan penanganan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
“Yang penting pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu,” katanya.
