DPRD Babel Dorong Perda Kelautan dan Ketenagakerjaan Berdampak Nyata, Pemprov Diminta Siapkan Aturan Turunan

PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai menggodok sejumlah regulasi yang menyentuh sektor strategis daerah, mulai dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, perlindungan tenaga kerja, hingga pengendalian lingkungan hidup.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Babel yang mengagendakan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Jumat (30/10/2026).

Empat agenda utama dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, Edi Nasapta, dan Beliadi. Agenda itu meliputi penyampaian Ranperda perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta penetapan Propemperda.

Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya legislatif dan eksekutif menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, menurutnya, keberhasilan sebuah peraturan tidak cukup diukur dari proses pembentukan dan pengesahannya.

Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan langkah pelaksanaan setelah regulasi ditetapkan, termasuk menyusun aturan teknis dan memastikan dukungan anggaran.

“Banyak hal yang dibahas tadi, mulai dari masalah kelautan hingga tenaga kerja. Mudah-mudahan itu semua nanti dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif selaku pelaksana Perda,” ujar Edi.

Menurut dia, pemerintah provinsi perlu menyiapkan peraturan gubernur apabila dibutuhkan sebagai aturan pelaksana. Dukungan anggaran juga dinilai penting agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan dan tidak berhenti sebagai dokumen hukum.

Perhatian Edi secara khusus tertuju pada sektor kelautan dan perikanan. Ia menilai potensi laut Bangka Belitung belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir.

Karena itu, perubahan regulasi diharapkan tidak sebatas memperbarui ketentuan yang sudah ada, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi berbasis hasil laut.

“Laut Bangka Belitung ini sangat luas, tetapi pemberdayaannya masih kurang sampai sekarang. Dalam Perda ini nanti, kami berharap anggota Pansus mampu merancang aturan yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi hasil laut kita,” katanya.

Selain sektor kelautan, perubahan aturan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Penyesuaian regulasi diharapkan dapat menjawab perkembangan dunia kerja sekaligus memperkuat perlindungan dan kepastian bagi tenaga kerja di daerah.

Sementara itu, Ranperda RPPLH diarahkan menjadi landasan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kehadiran regulasi tersebut penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan dengan memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

Rapat paripurna turut dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Sekretaris Daerah yang mewakili Penjabat Gubernur Babel.

Tahapan pembahasan selanjutnya akan menentukan sejauh mana rancangan regulasi tersebut mampu menjawab persoalan daerah. Publik, khususnya masyarakat pesisir dan pekerja, berkepentingan memastikan substansi aturan benar-benar memberi perlindungan serta manfaat yang dapat dirasakan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *