BANGKA — Ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Senin (6/4/2026), menjadi panggung dua isu berbeda yang sama-sama mencerminkan dinamika kebijakan daerah: tarik-ulur persetujuan Raperda struktur organisasi perangkat daerah dan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).
Pada satu sisi, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 terkait susunan perangkat daerah tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dari delapan fraksi yang ada, satu fraksi memilih berdiri di luar arus utama.
Ketua DPRD Bangka, Jumadi, melihat perbedaan sikap tersebut sebagai bagian dari proses politik yang lumrah. Menurutnya, forum legislatif memang menjadi ruang adu pandangan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan.
“Perbedaan itu hal biasa. Ada yang setuju, ada juga yang menolak,” ujarnya usai memimpin rapat.
Meski hanya satu fraksi yang menyatakan penolakan, situasi itu tetap menjadi penanda bahwa pembahasan kebijakan daerah tidak selalu berjalan dalam satu suara. Namun demikian, DPRD memastikan proses legislasi tetap berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Jumadi juga menyinggung pentingnya keselarasan antarfraksi, terlebih dalam konteks hubungan politik yang sebelumnya pernah terbangun dalam koalisi pengusungan kepala daerah. Meski begitu, ia menegaskan bahwa setiap sikap politik tetap harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi.
Di sisi lain, perhatian anggota dewan tidak hanya tertuju pada urusan regulasi. Isu kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui Program Makan Bergizi (MBG), juga menjadi bahan evaluasi.
Anggota Komisi I DPRD Bangka dari Fraksi Partai Golkar, Romlan, memberikan apresiasi terhadap tujuan program tersebut yang menyasar pemenuhan gizi anak. Namun ia mengingatkan, pelaksanaan di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Menurutnya, salah satu titik lemah terletak pada belum kuatnya fondasi sektor pangan di daerah. Ketersediaan bahan baku yang masih bergantung pada pasokan luar menjadi indikator bahwa kemandirian belum sepenuhnya terbangun.
“Programnya baik, tapi kesiapan daerah belum maksimal. Ini yang perlu dibenahi,” katanya.
Romlan menilai, pembangunan sektor hulu seperti pertanian dan peternakan seharusnya menjadi prioritas sebelum mendorong program konsumsi dalam skala luas. Tanpa itu, program berpotensi bergantung pada mekanisme distribusi yang tidak selalu stabil.
Selain persoalan produksi, ia juga menyoroti tantangan distribusi di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung. Kondisi geografis dinilai membuat rantai pasok tidak sesederhana di wilayah daratan.
“Distribusi jadi tantangan tersendiri, apalagi dengan kondisi wilayah yang tersebar,” ujarnya.
Persoalan lain muncul dari ketidakseimbangan antara harga bahan baku di pasar dengan standar biaya yang ditetapkan pemerintah. Fluktuasi harga yang tidak menentu sering kali tidak sejalan dengan kebijakan yang bersifat tetap.
Bagi Romlan, hal itu menunjukkan bahwa intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar masih belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, pelaksana program di lapangan harus berhadapan dengan kondisi yang tidak selalu ideal.
Dua isu yang muncul dalam waktu bersamaan ini—perbedaan sikap dalam pembahasan Raperda dan kritik terhadap implementasi program pangan—menggambarkan satu benang merah: pentingnya sinkronisasi antara kebijakan dan kesiapan di lapangan.
Di ruang sidang, perbedaan pandangan menjadi bagian dari demokrasi. Sementara di luar itu, tantangan nyata menunggu solusi yang lebih konkret agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
