JAKARTA — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur membawa persoalan pertambangan timah di Pulau Belitung ke pemerintah pusat. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua DPRD Kabupaten Belitung, serta Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Belitung yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi perlambatan ekonomi akibat terbatasnya aktivitas pertambangan timah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah minimnya alokasi kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah Tbk yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil produksi penambang rakyat tidak terserap secara optimal dan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertimahan.
Dampak dari keterbatasan aktivitas pertambangan itu juga dirasakan pada sektor lain. Perputaran ekonomi masyarakat melambat, daya beli menurun, aktivitas usaha terdampak, hingga berkurangnya peluang kerja di wilayah Belitung.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah pusat agar dapat segera dicarikan solusi.
“Intinya kami meminta ada diskresi khusus dari pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap persoalan pertambangan timah di Belitung. Semoga aspirasi ini dapat disampaikan kepada Bapak Presiden sehingga dalam waktu dekat ada kepastian bagi masyarakat Belitung, karena persoalan ini menyangkut ekonomi rakyat,” kata Didit.
Dalam pertemuan itu, rombongan juga memaparkan kondisi yang terjadi di lapangan, mulai dari melambatnya aktivitas ekonomi masyarakat, berkurangnya daya serap tenaga kerja, hingga kekhawatiran para penambang rakyat terhadap keberlangsungan usaha mereka apabila persoalan RKAB tidak segera mendapatkan penyelesaian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan menyambut baik kedatangan DPRD Babel bersama pemerintah daerah. Ia mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui jalur komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi terhadap persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Belitung.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi sektor pertambangan timah di Belitung, sehingga dapat melahirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi daerah.
