Foto: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memberikan keterangan kepada wartawan usai memimpin audiensi bersama Forum Peduli Masyarakat Nangka terkait polemik akses jalan usaha tani di Desa Nangka, Kecamatan Airgegas, Bangka Selatan.
PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya akan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Bupati Bangka Selatan agar segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Nangka, Kecamatan Airgegas, terkait polemik akses jalan usaha tani yang saat ini menjadi perdebatan antara warga dan perusahaan kelapa sawit PT (BPP) Bukit Palma Prima.
Pernyataan tersebut disampaikan Didit usai memimpin audiensi bersama Forum Peduli Masyarakat Nangka di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (11/6/2026).
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat mengenai akses jalan yang selama ini digunakan warga untuk menuju kebun, namun belakangan menjadi persoalan setelah berdirinya perusahaan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Menurut Didit, masyarakat pada prinsipnya tidak pernah menolak investasi yang masuk ke wilayah mereka. Bahkan, warga mendukung keberadaan pabrik kelapa sawit karena diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
“Ini adalah tindak lanjut aspirasi masyarakat Desa Nangka terkait miskomunikasi dengan perusahaan. Pada prinsipnya masyarakat sangat setuju dan mendukung keberadaan pabrik kelapa sawit di sana,” kata Didit kepada wartawan usai audiensi.
Namun demikian, kata Didit, keberatan masyarakat bukan terletak pada investasi ataupun operasional perusahaan, melainkan pada akses jalan usaha tani sepanjang kurang lebih 600 meter dengan lebar sekitar enam meter yang telah lama dimanfaatkan warga.
Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut telah dibangun dan digunakan masyarakat sejak tahun 2013 sebagai akses utama menuju lahan perkebunan mereka. Sementara perusahaan yang kini beroperasi di kawasan tersebut baru hadir sekitar tahun 2025.
“Jalan itu merupakan akses masyarakat menuju kebun dan sudah dibangun sejak tahun 2013. Sementara perusahaan baru hadir sekitar tahun 2025. Karena itu masyarakat mempertanyakan mengapa akses yang selama ini mereka gunakan justru ditutup,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai perusahaan juga harus menghormati hak-hak masyarakat yang telah lebih dahulu memanfaatkan akses tersebut. Menurutnya, keberadaan investasi dan kepentingan masyarakat tidak boleh dipertentangkan.
“Masyarakat tidak menolak perusahaan. Tetapi perusahaan juga harus menghargai hak-hak masyarakat yang sudah ada sebelumnya di Desa Nangka,” tegas Didit.
DPRD Minta Aktivitas di Lokasi Sengketa Dihentikan Sementara
Sebagai tindak lanjut hasil audiensi, DPRD Babel menyimpulkan bahwa penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara masyarakat, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan.
Didit mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Bangka Selatan untuk meminta perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Saya sudah menghubungi Bupati dan meminta agar perusahaan menghentikan sementara aktivitas di lokasi yang menjadi persoalan sampai ada penyelesaian. Kami juga meminta agar akses jalan masyarakat dapat dibuka kembali sementara waktu,” katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memberikan ruang bagi proses penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.
DPRD Akan Turun Langsung ke Lapangan
Didit menilai polemik yang terjadi sebenarnya tidak terlalu rumit dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang baik serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Masalah ini sebenarnya hanya terkait akses jalan sekitar 600 meter. Saya berharap dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.
Terkait klaim perusahaan yang menyebut lahan tersebut diperoleh dari perusahaan sebelumnya, Didit mengatakan DPRD masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai status lahan maupun legalitas penggunaan akses jalan yang kini menjadi objek sengketa.
Untuk memperoleh gambaran yang utuh, DPRD Babel juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
“DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan membuat rekomendasi tertulis kepada Bupati Bangka Selatan agar segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya,” tutup Didit.







