PANGKALPINAG, — Suasana ruang rapat Bapperida Pangkalpinang, Rabu siang itu, tampak seperti pertemuan biasa. Kursi tersusun rapi, layar proyektor menyala, dan sejumlah pejabat serta perwakilan organisasi duduk saling berhadapan.
Namun, di balik forum yang tampak formal itu, tersimpan satu persoalan lama yang belum juga tuntas: masih adanya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.
Mereka bukan tidak ada. Mereka ada, tetapi sering tak terlihat.
Di sudut-sudut kota, di lingkungan kerja yang padat, atau di komunitas yang tertutup, masih ada individu yang hidup dengan risiko tinggi—tanpa akses informasi yang cukup, tanpa pendampingan, bahkan tanpa keberanian untuk datang ke fasilitas kesehatan.
Pemerintah Kota Pangkalpinang tampaknya mulai menyadari bahwa pendekatan lama tidak lagi cukup.
Melalui pertemuan supervisi terpadu dan audiensi bertema social contracting, arah kebijakan mulai digeser. Tidak lagi semata mengandalkan sistem layanan formal, tetapi membuka ruang lebih luas bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk terlibat secara langsung dan resmi.
Bagi sebagian orang, istilah social contracting mungkin terdengar teknis. Namun, di lapangan, konsep ini sesungguhnya sederhana: negara tidak bisa bekerja sendiri.
Perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Caprina Runggu, menyampaikan satu hal yang selama ini sering luput—bahwa keberhasilan program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi oleh siapa yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Di situlah OMS mengambil peran.
Selama ini, mereka sudah bergerak—diam-diam namun nyata. Menjangkau kelompok berisiko, memberikan edukasi dari mulut ke mulut, membantu menemukan kasus yang tersembunyi, hingga mendampingi pasien yang seringkali berjalan sendiri menghadapi stigma.
Namun kerja mereka sering berjalan di pinggir sistem.
Tidak semua mendapat dukungan, tidak semua diakui secara formal, dan tidak sedikit yang harus bertahan dengan keterbatasan.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peran masyarakat sebenarnya sudah diakui sebagai bagian dari sistem. Artinya, ada legitimasi yang seharusnya bisa diterjemahkan menjadi kerja sama nyata—bukan sekadar wacana.
Melalui skema social contracting, harapan itu mulai menemukan bentuk.
Pemerintah daerah dapat menjalin kontrak kerja dengan OMS, termasuk memberikan dukungan anggaran. Dengan cara ini, program kesehatan tidak hanya berhenti di puskesmas atau rumah sakit, tetapi bisa masuk hingga ke lapisan masyarakat yang paling sulit dijangkau.
Sebab seringkali, yang paling membutuhkan justru yang paling jauh dari layanan.
Diskusi di ruang rapat itu juga menyinggung satu fakta yang cukup sensitif: penyebaran HIV yang masih didominasi oleh kelompok laki-laki.
Ini bukan sekadar angka, tetapi gambaran pola sosial yang kompleks—berkaitan dengan mobilitas kerja, lingkungan pergaulan, hingga minimnya edukasi yang tepat sasaran.
Karena itu, pendekatan pun tidak bisa seragam.
Sektor-sektor seperti pertambangan, pelabuhan, dan konstruksi mulai disebut sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan. Lingkungan kerja dengan mobilitas tinggi dinilai menjadi titik krusial yang tidak bisa diabaikan.
Di sinilah peran Dinas Tenaga Kerja diharapkan hadir—bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga kesehatan pekerja mereka.
Pertemuan itu mungkin tidak menghasilkan keputusan yang langsung mengubah keadaan. Tidak ada tepuk tangan panjang atau deklarasi besar.
Namun ada satu hal yang terasa berbeda: kesadaran bahwa persoalan ini terlalu besar untuk ditangani sendiri.
Bahwa ada jarak antara program dan realitas. Dan bahwa menjembatani jarak itu membutuhkan kehadiran lebih banyak pihak—terutama mereka yang selama ini sudah bekerja, meski sering tanpa sorotan.
Di luar ruang rapat, kehidupan berjalan seperti biasa.
Namun bagi sebagian orang, hasil dari diskusi semacam ini bisa berarti satu hal sederhana: kesempatan untuk didengar, dijangkau, dan tidak lagi berjalan sendirian.
