JAKARTA — Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bersikap pasif menyikapi polemik pengadaan jasa endorsement senilai Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan figur publik Raffi Ahmad.
Menurut Boyamin, ramainya informasi mengenai proyek tersebut di ruang publik sudah cukup menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penelaahan awal. Ia menilai lembaga antirasuah semestinya dapat bergerak berdasarkan informasi yang berkembang tanpa harus menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat.
Boyamin menyampaikan kritik tersebut pada Kamis (19/11/2026). Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi menuntut keaktifan aparat dalam mengidentifikasi dugaan penyimpangan, termasuk yang berkaitan dengan proses pengadaan pemerintah.
Ia bahkan membandingkan mekanisme kerja KPK dengan kepolisian yang dapat menangani suatu peristiwa pidana berdasarkan temuan sendiri.
Menurutnya, pengawasan terhadap dugaan korupsi tidak semestinya sepenuhnya bergantung pada inisiatif pelapor, terlebih ketika persoalan tersebut menyangkut penggunaan anggaran negara.
Boyamin juga mengingatkan bahwa KPK memiliki pengalaman melakukan operasi tangkap tangan berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang dikumpulkan sendiri.
Selain persoalan respons KPK, MAKI turut menyoroti mekanisme pengadaan jasa endorsement tersebut. Boyamin mempertanyakan apakah proses pemilihan penyedia telah memberikan ruang persaingan yang terbuka kepada pihak lain yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pekerjaan.
Ia menilai keterbukaan menjadi aspek penting agar pengadaan tidak mengarah kepada pihak tertentu sejak awal.
Dalam pandangannya, penyedia jasa dengan kapasitas dan jumlah pengikut media sosial yang memadai semestinya memiliki kesempatan untuk menawarkan layanan. Dengan demikian, pemerintah dapat membandingkan kualitas, jangkauan, serta harga yang diajukan masing-masing peserta.
Boyamin menduga terdapat kemungkinan pengondisian dalam proses tender sehingga pekerjaan mengarah kepada kelompok atau badan hukum tertentu yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.
Dugaan tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri karena minimnya persaingan berpotensi membuat harga pengadaan menjadi tidak wajar dan membuka peluang kerugian keuangan negara.
Bagi MAKI, persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa figur publik yang namanya muncul dalam proyek tersebut. Hal yang lebih penting adalah memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan, memiliki dasar perhitungan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menguntungkan pihak tertentu.
Karena itu, Boyamin mendesak KPK memulai penelaahan dengan memeriksa dokumen pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, kewajaran nilai kontrak, hingga pihak-pihak yang terlibat.
Hingga dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, keterkaitan nama Raffi Ahmad dalam polemik ini tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang perlu diklarifikasi, bukan sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. (Red)







