Pangkalpinang — Persoalan akses bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan angkutan logistik menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui forum audiensi bersama para sopir truk, lembaga legislatif itu mendorong percepatan penyelesaian kendala barcode yang selama ini menghambat distribusi barang kebutuhan pokok.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menilai hambatan teknis tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada rantai pasok. Ia menegaskan, distribusi logistik merupakan urat nadi stabilitas harga di pasaran.
Menurutnya, ketika kendaraan pengangkut sembako dan kebutuhan penting lainnya tidak bisa mengakses BBM subsidi, biaya operasional otomatis meningkat. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.
“Kalau biaya distribusi naik, ujungnya masyarakat yang menanggung. Ini yang harus kita cegah,” ujarnya dalam pertemuan yang digelar di ruang Banmus, Senin (27/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut mempertemukan sopir dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, guna mencari solusi konkret. Salah satu langkah yang disepakati adalah percepatan reaktivasi barcode kendaraan, dengan syarat seluruh dokumen administratif telah dipenuhi.
Proses aktivasi disebut dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Setiap kendaraan yang telah melengkapi persyaratan ditargetkan dapat kembali mengakses BBM subsidi tanpa hambatan berarti.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan kuota BBM yang selama ini diterima sopir. Jatah yang ada dinilai belum mencukupi untuk menjangkau rute distribusi jarak jauh, terutama ke wilayah seperti Bangka Selatan dan sekitarnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong adanya kebijakan khusus berupa penyesuaian atau tambahan kuota bagi kendaraan pengangkut logistik vital. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus menahan laju kenaikan harga bahan pokok.
Didit menegaskan, perlakuan khusus terhadap angkutan sembako bukan tanpa alasan. Sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, sehingga harus mendapat perhatian prioritas.
Audiensi tersebut juga melibatkan sejumlah instansi teknis, seperti dinas perhubungan dan dinas energi, guna memastikan solusi yang diambil dapat dijalankan secara terpadu di lapangan.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, DPRD berharap persoalan yang dihadapi para sopir dapat segera terselesaikan. Aktivitas distribusi pun diharapkan kembali normal tanpa hambatan, sehingga stabilitas harga di pasar tetap terjaga.
