PANGKALPINANG — Aspirasi ratusan nelayan Bangka Selatan yang meminta wilayah tangkap mereka bebas dari aktivitas pertambangan membuat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditunda.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, mengatakan penundaan dilakukan setelah DPRD menerima aspirasi nelayan yang menginginkan wilayah perairan Bangka Selatan, khususnya Batu Perahu dan sekitarnya, ditetapkan sebagai kawasan zero tambang.
Menurut Beliadi, aspirasi tersebut akan menjadi bahan dalam pembahasan kembali Raperda RZWP3K. DPRD berencana memasukkan usulan mengenai wilayah tangkap nelayan Bangka Selatan agar mendapatkan perhatian dalam pengaturan zonasi perairan.
Ia menjelaskan, persoalan yang kini disampaikan nelayan tidak terlepas dari proses pengusulan zonasi pada 2017. Saat itu, menurut Beliadi, komunikasi secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat nelayan, belum berjalan secara komprehensif.
Akibatnya, muncul persoalan yang kini kembali dipersoalkan masyarakat pesisir, terutama menyangkut pembagian ruang laut antara kepentingan pertambangan dan wilayah tangkap nelayan.
Sebelumnya, ratusan nelayan dari sejumlah wilayah di Bangka Selatan mendatangi Gedung DPRD Babel, Senin (9/11/2026). Mereka datang dari Ketapang, Batu Perahu, Rias, Gusung dan sejumlah kawasan pesisir lainnya.
Koordinator lapangan memperkirakan jumlah massa yang hadir mencapai 200 hingga 300 orang. Sementara belasan perwakilan nelayan masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Nelayan meminta perairan Batu Perahu dan sekitarnya ditetapkan sebagai zona tambang nol. Mereka menilai aktivitas pertambangan yang berlangsung di sekitar wilayah tangkap telah memengaruhi kehidupan nelayan tradisional.
Konflik antara nelayan dengan pihak penambang disebut telah berlangsung sejak 2012. Perselisihan tersebut bahkan beberapa kali melibatkan aparat kepolisian.
Selain persoalan konflik, nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang semakin menurun dan tidak menentu. Mereka terpaksa mencari ikan lebih jauh ke tengah laut sehingga biaya pembelian solar ikut meningkat.
Bagi nelayan, perubahan zonasi bukan sekadar persoalan penataan ruang laut, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Dengan ditundanya pembahasan Raperda RZWP3K, aspirasi nelayan Bangka Selatan kini menjadi salah satu materi yang harus dibicarakan kembali DPRD bersama pihak terkait.
