Lampung Tengah,Suaranusantara.Online –
Benarkah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Lampung Tengah, I Komang Koheri, di bawah bayang-bayang Sekretaris Daerah (Sekda)-nya dalam lingkaran kepentingan segelintir elit dalam kepentingan proyek infrastruktur di daerah itu.
Jika sebelumya diduga I Komang Koheri di bawah bayang-bayang Welly Adiwantra yang menjadi Sekda-nya, setelah nama di atas tersandung kasus hukum, bayang-bayang tersebut masih mengelilingi orang nomor satu di Lamteng tersebut.
Terlebih, pasca Welly yang membawa nama bupati non aktif Ardito Wijaya yang telah divonis 5 tahun penjara, bayang-bayang orang kuat lainnya tak lain di tingkat Provinsi Lampung pasca pelantikan Sulpakar sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekda Lamteng, beberapa waktu lalu.
Tentu saja, Sulpakar akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Lampung, dalam memonitor kebijakan, maupun keputusan pengerjaan proyek infrastruktur di kabupaten terluas di Provinsi Lampung itu.
Salah satu proyek yang memakan biaya besar adalah pengerjaan ruas jalan Bandarsari-Payungrejo di Kecamatan Padangratu. Proyek infrastruktur jalan tersebut memakan biaya hingga Rp 41 miliar.
Apalagi, setelah kehadiran I Komang Koheri ke Padangratu pada Sabtu 3 Oktober lalu, Komang memastikan proyek infrastruktur tersebut di tengah masyarakat setempat, pengerjaannya dijanjikan pada tahun ini.
Desas-desus atau tarik menarik anggarannya, diduga tersendat, dikarenakan melibatkan dua nama kontraktor besar, dan disebut-sebut dekat dengan lingkaran penguasa di Provinsi Lampung.
“Jadi siapa yang mau ngerjainnya (ruas jalan Bandarsari-Payungrejo) bang, Jo atau ayah (menyebut panggilan kontraktor)? katanya kan dua itu ya yang mau ngerjainnya,” tanya salah seorang warga Padangratu, beberapa waktu lalu.
Apalagi, masyarakat setempat mendesak perbaikan jalan tersebut sangat urgen untuk segera dilakukan perbaikan. Terlebih, perencanaannya sudah dimulai sejak 2025 lalu.
“Harus segera lah dikerjain pertengahan Oktober ini. Itu juga kan sesuai kesepakatan pemerintah daerah, perangkat kampung dan masyarakat di sini, waktu pertemuan di balai kampung,” ujar Supendi, warga lainnya.
Beberapa desas-desus terkait anggaran pengerjaan ruas jalan Bandarsari-Payungrejo, dikarenakan Bank Lampung belum juga mengucurkan pinjaman dana. Hal itu dikarenakan, adanya kepentingan ‘orang nomor satu’ kepada sang ‘ayah’ yang tak lain juga sebagai kontraktor.
Diduga, gubernur sebagai pemegang saham kendali (Controlling Shareholder) Bank Lampung, hanya ingin memastikan bank daerah tersebut mengucurkan dana jika sang ‘ayah’ ditunjuk sebagai pemenang tender di Padangratu.
Masyarakat berharap, jangan karena kepentingan satu dua orang kontraktor, pengerjaan jalan tersebut tertunda, atau bahkan tidak dikerjakan.
Apalagi, kerusakan ruas jalan di Bandarsari-Payungrejo selama ini, tak lepas dari adanya aktivitas tambang batu dan pasir, dengan kendaraan bertonase berat, yang diduga milik dari kerabat dekat gubernur.
Pertanyaan terpenting, setelah pertemuan langsung Plt bupati dengan masyarakat Padangratu, mampukah I Komang Koheri melepaskan dirinya dari bayang-bayang Sulpakar dalam melepaskan kepentingan “provinsi” di kabupaten yang ia pimpin tersebut. (Red)
