PANGKALPINANG — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis belum puas dengan hasil audiensi bersama DPRD Babel usai aksi perlindungan lingkungan hidup dan keadilan ekologis, Senin (21/9/2026).
Kesepakatan yang memberikan waktu satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat justru menjadi awal pengawalan baru bagi kelompok sipil tersebut.
Koordinator WALHI Babel, Regi, mengatakan pihaknya masih meragukan komitmen DPRD maupun Pemerintah Provinsi Babel karena sejumlah persoalan yang selama ini disuarakan masyarakat dinilai belum menunjukkan penyelesaian konkret.
“Kalau kami, teman-teman Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis, sebenarnya tidak yakin dan cukup ragu dengan pernyataan mereka. Dari awal yang disampaikan selalu jargon membela rakyat dan mendukung masyarakat, tetapi sampai sekarang persoalan yang kami perjuangkan belum juga selesai,” kata Regi kepada wartawan seusai aksi.
Menurut Regi, persoalan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, hingga tuntutan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bukan persoalan baru.
Ia menyebut aspirasi tersebut telah disampaikan berulang kali melalui berbagai surat maupun pertemuan dengan DPRD dan pemerintah daerah.
Khusus masyarakat Batu Beriga, kata Regi, WALHI telah beberapa kali menyampaikan surat kepada DPRD dan Gubernur Babel untuk meminta kepastian mengenai perlindungan serta pengakuan wilayah kelola masyarakat.
Namun, menurutnya, sebagian aspirasi tersebut belum mendapatkan respons yang dianggap memadai.
“Kami sudah berkali-kali mengirim surat, bahkan beberapa kali tidak ditanggapi. Baru hari ini mereka kembali menyampaikan hal yang sama. Karena itu kami memilih turun aksi bersama masyarakat,” ujarnya.
Janji Satu Bulan
Kesepakatan yang dicapai dalam audiensi menjadi titik yang akan diawasi WALHI dan koalisi sipil.
Regi mengatakan DPRD memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat, termasuk berkaitan dengan revisi RZWP3K dan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya.
“Selama satu bulan ke depan kami akan terus mengawal. Karena tadi mereka juga berjanji akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan Perda RZWP3K. Kalau nanti janji itu tidak ditepati, kami akan datang lagi ke sini,” tegasnya.
Menurut Regi, selama ini terdapat sejumlah alasan yang disampaikan pemerintah terkait belum dilakukannya revisi RZWP3K.
Di antaranya proses integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persoalan Pulau Tujuh, serta kekhawatiran perubahan zonasi di wilayah lain apabila dilakukan perubahan terhadap zonasi Batu Beriga.
Bagi WALHI, alasan tersebut tidak boleh kembali menjadi penghambat tanpa adanya kepastian tindak lanjut.
“Kami tidak puas. Masyarakat Beriga, Teluk Kelabat, Bangka Barat dan wilayah lainnya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, tetapi yang didapat hanya janji-janji,” kata Regi.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD akan menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam langkah konkret.
“Pertanyaannya, pemerintah daerah dan DPRD ini benar-benar bekerja untuk warga atau tidak?” ujarnya.
Soroti Rencana PLTN Pulau Gelasa
Selain tata ruang pesisir dan persoalan pertambangan laut, WALHI Babel turut membawa isu rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa.
Regi menilai pembahasan mengenai rencana tersebut perlu memperhatikan keberadaan masyarakat serta kondisi ekologis di kawasan tersebut.
Menurutnya, Pulau Gelasa tidak dapat dipandang hanya sebagai lokasi pembangunan karena kawasan tersebut juga berkaitan dengan aktivitas nelayan dan ekosistem pesisir.
“Pulau Gelasa merupakan tempat nelayan berlindung saat cuaca buruk. Selain itu terdapat ekosistem penting seperti terumbu karang, mangrove, dan habitat tiga spesies penyu. Hal-hal seperti ini tidak pernah diperhitungkan secara serius,” katanya.
Ia juga menyebut adanya warga di wilayah sekitar yang menyampaikan keberatan terhadap rencana pembangunan PLTN karena kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ruang hidup dan lingkungan.
Bagi WALHI, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
Aksi Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain perlindungan wilayah kelola masyarakat pesisir, revisi RZWP3K yang dinilai berkaitan dengan ruang hidup warga, serta penolakan terhadap sejumlah kebijakan pembangunan yang menurut mereka belum cukup memperhatikan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat.
Kini, tenggat satu bulan menjadi batas yang akan mereka tunggu.
Bagi WALHI dan koalisi sipil, ukuran keberhasilan bukan lagi pada pernyataan dalam ruang audiensi, melainkan pada tindak lanjut konkret yang dapat dilihat masyarakat.
