Reses di Tanjung Ratu Desa Rebo, Agung Soroti Akurasi Data Bansos hingga Harga TBS Sawit

BANGKA — Persoalan akurasi data penerima bantuan sosial menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Agung, saat melaksanakan reses di Tanjung Ratu Desa Rebo.

Dalam pertemuan dengan masyarakat, Agung tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan data sosial ekonomi pemerintah, termasuk posisi masyarakat berdasarkan desil.

Ia menjelaskan, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis dalam menentukan berbagai program bantuan. Karena itu, masyarakat dinilai perlu mengetahui posisi desil masing-masing dan memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Yang namanya bantuan pemerintah, baik bantuan ke depan sekolah rakyat, PKH, sembako atau BPNT, ATENSI dan lainnya, harus mengacu kepada data yang dikeluarkan BPS,” kata Agung.

Menurut dia, persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam pertemuan dengan warga, masih ditemukan masyarakat yang mengaku menerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat warga yang merasa seharusnya masuk sebagai penerima tetapi belum memperoleh bantuan.

Agung menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar penyaluran bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.

“Kalau memang ada yang tidak dapat dan datanya salah, harus diperbaiki. Kita harapkan sedikit demi sedikit data yang ada di pemerintah ini menjadi benar,” ujarnya.

Agung mengingatkan masyarakat tidak hanya menunggu ketika bantuan tidak diterima. Apabila terdapat ketidaksesuaian data maupun kondisi ekonomi yang berubah, masyarakat perlu menyampaikannya melalui mekanisme pembaruan data yang tersedia.

Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang tergolong mampu namun tercatat sebagai penerima bantuan.

“Kalau memang ada orang yang masih kaya atau mampu mendapatkan bantuan, itu yang harus kita perbaiki. Yang benar-benar tidak mampu, itulah yang dibantu pemerintah,” katanya.

Menurut Agung, aparatur desa memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memahami persoalan desil sekaligus membantu proses pembaruan data.

Ia mengatakan pihak DPRD akan terus menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Kalau kami, selalu siap. Ke pusat, ke Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi atau lainnya, kita sudah mulai mengimbau terus. Setiap reses juga saya sampaikan,” ujarnya.

Selain persoalan data bantuan sosial, Agung turut membahas kondisi ekonomi masyarakat, khususnya petani sawit.

Ia menyebut kebijakan peningkatan penggunaan campuran biodiesel berbasis sawit akan menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kebutuhan minyak sawit ke depan.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan upaya memperkuat posisi petani agar peningkatan permintaan juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“B50 yang dicanangkan pemerintah ini tetap naik menuju B90 ke depan. Berarti ada kenaikan harga ke depannya nanti,” katanya.

Agung juga menyinggung kebijakan pemisahan antara usaha kebun dan pabrik kelapa sawit yang menurutnya dapat membuka ruang persaingan lebih sehat dalam tata niaga.

Ia berharap kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

“Sekarang harga TBS sampai Rp3.800. Bahkan di Malaysia Rp5.000. Maka itu perlu diperjuangkan lagi terus, sehingga di daerah-daerah lain kita bisa sama dengan di luar,” ujarnya.

Agung menegaskan, persoalan harga sawit tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan wakil rakyat perlu bersama-sama memperjuangkan agar kebijakan yang berkaitan dengan komoditas sawit benar-benar dirasakan petani.

“Selaku wakil rakyat, kami peduli tentang itu. Kita menginginkan masyarakat sejahtera,” kata Agung.

Reses tersebut menjadi ruang bagi Agung untuk menyampaikan informasi sekaligus mengajak masyarakat lebih aktif memastikan data sosial ekonominya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sisi lain, persoalan harga komoditas sawit menjadi bagian dari aspirasi ekonomi masyarakat yang dinilai perlu terus diperjuangkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *