PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi meluncurkan Super Apps PKP Smart sebagai platform layanan publik digital terpadu. Inovasi ini diharapkan menjadi langkah besar dalam transformasi pelayanan publik menuju Smart City.
Peluncuran yang berlangsung di Ballroom Grand Safran Hotel Pangkalpinang, Jumat (11/9/2026) malam tersebut, dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.
Tampak hadir mendampingi, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayu Trisna, Ketua TP PKK Hj. Susanti Saparudin, Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli wali kota, kepala perangkat daerah, hingga camat dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Acara ini juga disaksikan oleh pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, komunitas digital, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Wali Kota Saparudin mengatakan PKP Smart merupakan inovasi yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan PKP Smart akan menjadi wadah berbagai layanan publik yang secara bertahap terintegrasi dalam satu aplikasi.
Pada tahap awal, layanan yang tersedia difokuskan pada pembayaran pajak dan retribusi daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), parkir, hingga layanan persampahan.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa meluncurkan aplikasi PKP Smart Kota Pangkalpinang yang insyaallah akan menaungi semua layanan publik di Kota Pangkalpinang,” kata Saparudin.
Menurutnya, aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk melakukan berbagai pembayaran kepada pemerintah daerah.
Selain memberikan kemudahan, digitalisasi pembayaran juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan integritas, mengurangi kebocoran dan penyelewengan di dalam penerimaan pajak maupun retribusi. Kita harapkan uang yang dibayarkan masyarakat langsung masuk ke rekening kas daerah,” ujarnya.
Saparudin menjelaskan PKP Smart dikembangkan secara mandiri oleh ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sehingga memudahkan pemerintah melakukan pemeliharaan, pembaruan dan pengembangan fitur di masa mendatang.
Ia menambahkan kehadiran PKP Smart juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota cerdas atau Smart City melalui penguatan digitalisasi pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Saparudin menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini aktif mendampingi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Ini Bapak UMKM Bangka Belitung, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak. Beliau ini luar biasa mendampingi UMKM di Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas digital dan media.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyambut baik peluncuran Super Apps Pangkalpinang Smart dan menilai digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah penting dalam meningkatkan kemudahan masyarakat.
“Hari ini adalah hari launching aplikasi Super Apps Pangkalpinang Smart. Mudah-mudahan Pangkalpinang Smart jangan suram lagi,” kata Hidayat.
Ia menegaskan konsep Smart City harus dibarengi perubahan nyata dalam pelayanan publik dan sistem pemerintahan.
“Smart artinya berseri, dengan wajah baru, dengan pelayanan baru, dengan sistem yang baru,” ujarnya.
Hidayat meminta aplikasi tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran semata, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Ini bukan hanya launching di hotel saja, tapi diajak seluruh masyarakat bagaimana menggunakannya,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan Dinas Komunikasi dan Informatika agar memastikan layanan digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang berada jauh dari pusat kota.
“Jangan sampai di Desa Tuatunu misalnya tidak berlaku. Jadi Kominfo, tugas Anda bukan hanya menciptakan ini saja, tapi tugas Anda mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
Meski mendukung digitalisasi, Hidayat meminta pemerintah tetap mempertahankan sistem pelayanan manual sebagai alternatif apabila terjadi gangguan pada sistem elektronik.
“Jangan sampai sistem ini rusak, ternyata tidak bisa bayar. Manualnya bagaimana? Dipikirkan juga. Sistem ini dan manualnya jangan ditinggalkan, diikutsertakan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi berbagai elemen tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap transformasi digital dapat berjalan lebih cepat sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi digital di daerah.
