PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mematangkan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Agenda tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan jadwal kegiatan DPRD melalui Badan Musyawarah (Banmus).
Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan, Banmus menyusun agenda kerja DPRD untuk satu bulan ke depan. Selain pembahasan APBD, sejumlah agenda lain turut masuk dalam jadwal, termasuk persoalan perkebunan kelapa sawit dan tata kelola pemerintahan.
Menurut Edi, pembahasan APBD memiliki tahapan dan waktu yang berbeda. DPRD menargetkan pembahasan serta pengesahan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan pada bulan ini. Sementara untuk APBD 2027, masih tersedia waktu pembahasan hingga bulan berikutnya.
“Kalau APBD Perubahan kita targetkan selesai bulan ini. Untuk APBD induk masih ada waktu sampai bulan depan,” ujar Edi seusai rapat Banmus.
Di tengah penyusunan anggaran tersebut, kemampuan fiskal daerah masih menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi dan DPRD Babel masih menunggu realisasi pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Edi mengatakan, kepastian realisasi DBH menjadi salah satu faktor penting dalam menopang kemampuan keuangan daerah, baik untuk APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
Dana tersebut diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan.
Namun, DPRD tetap mendorong agar penyusunan anggaran dilakukan secara realistis dengan memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah dan kepastian transfer dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, DPRD Babel juga menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan terlebih dahulu pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Dengan dimulainya pembahasan APBD 2027, DPRD dan pemerintah provinsi kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.
Kepastian DBH menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk menentukan seberapa besar ruang anggaran yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pada tahun anggaran mendatang.
