Ema
Suaranusantara.online
LANGKAT – Pengisian jabatan sebagai Kepala Sekolah (Kasek) di salah satu sekolah untuk dunia pendidikan di Langkat sangat memprihatinkan.
“Ada duit ada jabatan,” tutur Ema dari Forum Masyarakat Kritis (FMK), Rabu (22/7/2026).
Dari informasi yang didapatkan, harga kursi untuk menjadi Kasek di satu sekolah, mencapai Rp 40 juta sampai Rp 150 juta. Artinya semangkin banyak jumlah siswanya, semakin besar setorannya, dan Kabid GTK yang juga informasinya sudah diperiksa di Polda Sumatera Utara, sebagai saksi oleh penyidik KPK merupakan langkah yang tepat sesuai dengan tupoksinya menjadi calo, yang berkaitan dengan jual beli jabatan Kasek SD dan SMP se Kabupaten Langkat, dengan janji, “wani piro,” (berani berapa-Red).
“Dunia pendidikan bukan untuk berdagang, untung mencari keuntung berapa Dana yang sudah dikeluarkan dan berapa keuntungan yang didapat dari dana BOS,” sambung Ema lagi.
KPK harus jeli, dalam pemeriksaan bukan karena dalih perintah atasan, mereka melakukan pekerjaan tersebut, tapi karena mereka sudah candu dengan hasil menjadi tikus, untuk menikmati uang hasil yang diduga memeras, untuk keuntungan pribadi, Gembira Ginting sebagai PLS di Dinas Pendidikan Langkat pada tahun 2025. Ketika dikonfirmasi wartawan melalui WA, tidak menjawab.
Selain itu AN Kabid GTK ini pada tahun 2025 juga diduga sudah melakukan pengutipan kepada peserta yang lulus PPPK untuk penempatan bertugas. Peserta yang usulan tersebut dilakukan salah satu ASN Dinas Pendidikan Langkat berinisial SG, mantan UPT Dinas Pendidikan Langkat dan meneruskan usulan ini kepada Kabid GTK (AN) dan dilanjutkan ke BKD, untuk diproses tanpa prosedur. Biaya yang dikutip Kabid GTK (AN) bervariasi dari Rp 10 juta sampai dengan 15 juta per orang, untuk keuntungan pribadi.
“KPK harus usut AN sampai tuntas, jangan kasih cela untuk dalih “Perintah’. Biar semua para tikus, Dinas Pendidikan Langkat jera dan merasakan akibatnya,” tutur Ema mengakhiri,.
(Eea)
