PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong langkah cepat untuk mengatasi dampak penghentian sementara operasional Pelabuhan Penyeberangan Sadai yang menghubungkan Pulau Bangka dan Belitung.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai menerima audiensi perwakilan sopir lintas Bangka-Belitung terkait kerusakan Dermaga Pelabuhan Sadai di Ruang Ketua DPRD Babel, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan berbagai keluhan dan kekhawatiran akibat terhentinya layanan penyeberangan yang selama ini menjadi jalur penting distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Pulau Bangka dan Belitung.
Menurut Didit, berdasarkan penjelasan yang diterima dari pihak terkait, penghentian operasional dilakukan karena kondisi fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga berisiko terhadap keselamatan pengguna jasa.
“Karena kondisi dermaga dan fasilitas pendukungnya mengalami kerusakan yang cukup berat, tentu keselamatan pengguna jasa harus menjadi prioritas. Risiko yang ada tidak memungkinkan aktivitas penyeberangan tetap berjalan seperti biasa,” kata Didit kepada wartawan usai pertemuan.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan secara menyeluruh diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mewujudkan perbaikan permanen.
Sebagai solusi sementara, PT ASDP Indonesia Ferry mengalihkan layanan penyeberangan ke Pelabuhan Pangkalan Balam, Pangkalpinang. Langkah tersebut dilakukan agar konektivitas Bangka-Belitung tetap terjaga sembari menunggu penanganan lebih lanjut terhadap Pelabuhan Sadai.
Didit mengatakan, berdasarkan keterangan General Manager ASDP, Cahyo, operasional penyeberangan melalui Pelabuhan Pangkalan Balam ditargetkan dapat berjalan paling lambat awal Agustus 2026.
“Harapannya sebelum awal Agustus sudah bisa berjalan. Ini sedang diupayakan agar aktivitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat tidak terganggu terlalu lama,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Babel juga meminta agar koordinasi antara ASDP dan PT Pelindo terkait tarif dan mekanisme operasional segera diselesaikan sehingga tidak menghambat pelaksanaan layanan penyeberangan.
Untuk solusi jangka panjang, Didit menyebut pihaknya akan terus mendorong komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mendapatkan dukungan anggaran perbaikan. Menurutnya, karena pelabuhan tersebut melayani lintas kabupaten dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proses rehabilitasi membutuhkan perencanaan dan pendanaan yang cukup besar.
“Saat ini komunikasi dengan Kementerian Perhubungan terus dilakukan. Kita berharap ada bantuan dari pemerintah pusat, meskipun prosesnya tentu membutuhkan waktu karena menyangkut perencanaan dan anggaran yang besar,” katanya.
Didit menegaskan, keberadaan jalur penyeberangan Bangka-Belitung memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan Pelabuhan Sadai harus menjadi perhatian bersama agar distribusi logistik dan kebutuhan pokok tidak terganggu.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai distribusi barang kebutuhan pokok terganggu karena akses penyeberangan tidak tersedia. Oleh karena itu, kita mendukung langkah percepatan yang dilakukan semua pihak,” tegasnya.
DPRD Babel, lanjut Didit, akan terus mengawal proses pengalihan layanan penyeberangan maupun upaya perbaikan Pelabuhan Sadai agar konektivitas antara Pulau Bangka dan Belitung tetap terjaga serta aktivitas ekonomi masyarakat tidak terdampak lebih jauh.
