PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah. Komitmen tersebut disampaikan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Pangkalpinang dalam High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digelar di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (15/7/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bank Indonesia Perwakilan Babel, serta para bupati dan wali kota se-Bangka Belitung. Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui sebelas program prioritas yang akan dijalankan secara terpadu di seluruh kabupaten dan kota.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus pusat perdagangan dan jasa, Pangkalpinang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan pergerakan ekonomi yang sangat dinamis sehingga pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa Pemkot terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, Pemkot secara rutin memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar, menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah, serta memberikan subsidi transportasi untuk membantu menekan biaya distribusi komoditas.
Sementara dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah memperkuat lumbung pangan masyarakat, menyusun proyeksi neraca pangan, memperluas kerja sama antardaerah, hingga memanfaatkan lahan tidur melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan Tim Penggerak PKK untuk menanam komoditas strategis seperti cabai yang kerap memicu inflasi.
Di bidang distribusi, Pemkot Pangkalpinang terus menjalin koordinasi dengan distributor dan aparat keamanan guna memastikan distribusi barang tetap lancar serta mencegah praktik penimbunan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Adapun pada aspek komunikasi, pemerintah secara berkala menggelar rapat koordinasi lintas instansi, menyampaikan informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat, serta memanfaatkan Dashboard Prediksi Harga Bahan Pangan Pokok sebagai sistem pemantauan dini terhadap potensi gejolak harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi inflasi Kota Pangkalpinang hingga tahun 2026 masih berada dalam kisaran yang terkendali, dengan inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 2,28 persen dan inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,30 persen.
Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu berkolaborasi untuk mengendalikan laju inflasi. Semua sektor harus bergerak agar stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan tetap terjaga,” ujar Hidayat.
Sebagai tindak lanjut rapat, seluruh pemerintah daerah di Bangka Belitung berkomitmen menjalankan sebelas program prioritas pengendalian inflasi, antara lain operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, diversifikasi pangan, business matching komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan asuransi pertanian, penguatan sarana pascapanen, kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, evaluasi kebijakan pusat dan daerah, serta pelaporan aktivitas perekonomian melalui Sistem Babel Ecository.
Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.
