PANGKALPINANG – Kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang menyeret PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) tidak muncul secara tiba-tiba. Perjalanan perkara ini bermula dari aktivitas ekspor ilmenit yang sempat menjadi perhatian sejumlah pihak di Bangka Belitung, hingga akhirnya berujung pada penetapan tiga tersangka oleh Kejaksaan Agung.
Saat itu, publik Bangka Belitung dibuat penasaran dengan kabar tertahannya 15 kontainer berisi mineral ilmenit milik PT PMM di Pelabuhan Pangkalbalam. Informasi yang beredar menyebutkan pengiriman tersebut menjadi perhatian aparat karena diduga terdapat persoalan terkait komoditas yang akan diekspor.
Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe C Pangkalpinang, Junanto Kurniawan, tampil memberikan penjelasan kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa dari sisi kepabeanan, dokumen ekspor milik PT PMM telah memenuhi persyaratan.
Pernyataan itu sempat meredam sebagian pertanyaan publik. Namun di sisi lain, isu mengenai kandungan material yang akan diekspor masih terus bergulir.
Seiring berjalannya waktu, penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum ternyata terus berkembang. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) mulai menelusuri tata kelola ekspor komoditas ilmenit yang dilakukan perusahaan tersebut.
Penyidik kemudian memeriksa sedikitnya 18 saksi, mengumpulkan berbagai dokumen, serta menyita barang bukti elektronik yang dianggap berkaitan dengan perkara.
Hasil penyidikan mengungkap dugaan bahwa komoditas ilmenit yang diekspor PT PMM mengandung Rare Earth Element (REE) atau logam tanah jarang. REE merupakan mineral strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan pengelolaannya diatur secara ketat oleh negara.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung, penyidik menduga terdapat rangkaian tindakan yang memungkinkan material tersebut dapat lolos hingga diekspor ke luar negeri.
Nama pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Iwan Setiawan (IS) selaku perwakilan PT PMM. Ia diduga berperan dalam pengurusan ekspor komoditas ilmenit perusahaan.
Tersangka kedua adalah Gian Prabuharto (GP), Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo. Penyidik menduga proses pengujian laboratorium tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga kandungan REE tidak terdeteksi dalam hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar ekspor.
Sedangkan tersangka ketiga adalah Junanto Kurniawan (JK), Kepala KPPBC Tipe C Pangkalpinang. Penyidik menduga dokumen ekspor tetap diterbitkan meskipun terdapat informasi mengenai kandungan REE berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
Penetapan tersangka terhadap Junanto menjadi bagian yang paling menyita perhatian publik. Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya ia merupakan pejabat yang menjelaskan kepada media bahwa proses administrasi ekspor PT PMM dari sisi kepabeanan telah memenuhi ketentuan.
Perubahan status dari pejabat yang memberikan klarifikasi kepada publik menjadi tersangka dalam perkara yang sama membuat kasus ini semakin menjadi sorotan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan ketiga orang tersebut telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.
Kejaksaan Agung juga mengungkap dugaan bahwa sekitar 390 ton material yang mengandung logam tanah jarang berhasil diekspor secara ilegal sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi negara. Namun hingga kini, besaran kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh auditor.
Meski tiga tersangka telah ditetapkan, perkara ini belum berakhir. Penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam rangkaian ekspor komoditas tersebut.
Dari sebuah polemik mengenai 15 kontainer ilmenit di Pelabuhan Pangkalbalam, kasus ini kini berkembang menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian nasional. Publik pun menunggu sejauh mana pengusutan akan dilakukan dan siapa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara yang disebut-sebut berkaitan dengan ekspor mineral strategis tersebut.
