PANGKALPINANG — Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang tampak dipenuhi jajaran pejabat Pemerintah Kota Pangkalpinang, Selasa pagi. Sejumlah kepala OPD, camat, pejabat eselon II, hingga pimpinan perbankan daerah duduk mengikuti Rapat Evaluasi Kinerja, Fisik, dan Keuangan APBD Bulan April Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin atau yang akrab disapa Prof Udin.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Plt Sekda, Plt Direktur RSUD Depati Hamzah, Plt Direktur PDAM, pimpinan Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Babel Syariah, hingga Direktur Utama BPRS Bangka Belitung.
Di dalam ruangan, layar proyektor menampilkan data target dan realisasi pendapatan daerah. Angka demi angka dipaparkan secara terbuka di hadapan seluruh peserta rapat. Suasana berlangsung serius, namun penuh penekanan terhadap percepatan kinerja pemerintahan.
Bagi Prof Udin, keterbukaan dalam pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Menurutnya, masyarakat saat ini dapat melihat dan menilai langsung bagaimana pemerintah bekerja melalui capaian program dan realisasi anggaran.
“Kita bekerja di bawah kontrol publik dan terbuka. Masyarakat sekarang bisa melihat angka-angka realisasi dan menilai bagaimana kinerja pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa transparansi tidak hanya sebatas penyampaian laporan administrasi, tetapi harus diwujudkan melalui program yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Realisasi Pendapatan Masih Dalam Jalur
Dalam rapat tersebut, Prof Udin memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah yang berada pada kisaran 30 hingga 35 persen. Angka itu disebut masih sesuai dengan tahapan target yang telah disusun pemerintah daerah.
Prof Udin menjelaskan, pemerintah menetapkan target bertahap agar ritme APBD tetap terjaga sepanjang tahun berjalan.
“Kalau Maret targetnya 25 persen, maka Juli harus mendekati 50 persen. Sekarang masih dalam range yang baik,” katanya.
Selain pendapatan umum daerah, sektor retribusi juga dinilai menunjukkan tren positif. Bahkan beberapa pos pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah disebut telah melampaui target awal.
Meski demikian, Prof Udin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Menurutnya, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pendapatan daerah, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sampah dan Banjir Jadi Perhatian
Di tengah pembahasan anggaran dan realisasi program, Prof Udin juga menyoroti persoalan klasik perkotaan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat, yakni sampah dan banjir.
Menurutnya, dua persoalan itu tidak boleh terus dianggap sebagai masalah rutin tahunan tanpa penyelesaian nyata. Pemerintah daerah diminta lebih fokus pada langkah konkret dibanding terjebak dalam prosedur birokrasi yang panjang.
“Kalau masyarakat bilang banjir itu persoalan, berarti pemerintah harus memikirkan bagaimana menyelesaikannya,” tegasnya.
Ia meminta seluruh OPD menyusun program secara lebih cermat dan terukur, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Bagi Prof Udin, masyarakat tidak terlalu mempersoalkan panjangnya proses administrasi. Yang terpenting adalah hasil nyata yang dapat dirasakan secara langsung.
Rumah Guru yang Bertahun-Tahun Belum Tuntas
Selain persoalan perkotaan, rapat evaluasi tersebut juga membahas masalah rumah dinas guru yang disebut telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas.
Dari hasil pantauan pemerintah di lapangan, banyak guru berharap status rumah yang mereka tempati segera mendapatkan kepastian hukum.
“Sudah turun-temurun mereka tinggal di sana. Ini harus ada penyelesaian,” ujar Prof Udin.
Sebagian rumah tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun persoalan administrasi dan status aset membuat proses penyelesaiannya berjalan lambat.
Pemerintah kota kini tengah menyiapkan langkah penataan dan pemisahan aset agar penyelesaian dapat dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta memberikan kepastian bagi para guru.
Pemerintah Harus Bergerak Bersama
Di akhir rapat, Prof Udin kembali mengingatkan pentingnya kekompakan antarperangkat daerah dalam menjalankan program pemerintah.
Ia tidak ingin ada OPD yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas. Menurutnya, seluruh jajaran pemerintah harus memiliki pemahaman yang sama terhadap program prioritas daerah maupun kebijakan pemerintah pusat.
“Semua harus saling tahu apa yang dikerjakan. Jangan berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Di tengah tantangan fiskal dan tingginya harapan masyarakat, rapat evaluasi tersebut menjadi gambaran bagaimana Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya memperkuat transparansi, mempercepat penyelesaian persoalan daerah, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
