BANGKA — Program Makan Bergizi (MBG) mendapat apresiasi karena dinilai bermanfaat bagi pemenuhan gizi anak-anak. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan baku.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Bangka dari Fraksi Partai Golkar, Romlan, saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan program tersebut.
Menurut Romlan, secara konsep program tersebut sangat baik, tetapi belum didukung kesiapan daerah.
“Programnya bagus untuk anak-anak kita. Tapi di lapangan tergantung pengelolanya. Yang jadi kendala, daerah belum siap, terutama dalam pemenuhan bahan baku,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya ketergantungan pada pasokan luar daerah, bahkan untuk komoditas dasar seperti telur dan buah.
“Telur ayam masih impor, buah seperti pisang juga didatangkan dari luar. Ini kan lucu. Harusnya kita bangun dulu kemandirian pangan,” kata Romlan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperkuat sektor hulu sebelum mendorong program di hilir.
“Jangan seperti naik tangga langsung ke tingkat empat. Hulunya harus dibenahi dulu—petani sayur, buah, sampai peternakan,” tegasnya.
Romlan juga menilai alokasi anggaran untuk kemandirian pangan masih relatif kecil, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dampaknya, Indonesia masih bergantung pada impor, termasuk untuk komoditas seperti susu.
“Sejak lama kita masih impor susu. Artinya kemandirian pangan kita belum kuat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti tantangan distribusi di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung yang dinilai belum optimal.
“Distribusi di daerah kepulauan itu tidak mudah. Penduduk tidak merata, kebutuhan juga berbeda,” katanya.
Romlan menambahkan, keluhan dari pengelola program di lapangan juga berkaitan dengan harga bahan baku yang terus naik, sementara harga yang ditetapkan pemerintah cenderung tetap.
“Kalau kebutuhan meningkat, harga pasti naik. Tapi pemerintah menetapkan tarif. Ini kadang tidak nyambung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa mekanisme pasar masih sangat mempengaruhi harga di Indonesia.
“Barang sedikit harga naik, barang banyak harga turun. Itu hukum pasar. Tapi pemerintah belum sepenuhnya bisa mengendalikan,” katanya.
