Sungailiat — Rapat Evaluasi Pasca Pilkada Ulang 2025 yang digelar Bawaslu Kabupaten Bangka bersama insan media sebenarnya dimulai dalam suasana santai. Meja-meja tersusun rapi, Snack disediakan, dan para wartawan datang dengan catatan kecil di tangan—lebih mirip pertemuan obrolan sore ketimbang forum resmi.
Tema kegiatan itu cukup besar:
“Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.”
Tapi cara penyampaiannya terasa seperti forum keluarga: tenang, cair, tidak tegang.
Di tengah suasana santai itu, wartawan GetarBabel, Yusuf, menyelipkan pertanyaan yang sudah lama menggantung di benak banyak jurnalis. Dengan nada datar—tidak menyerang, tidak emosional—ia mengangkat isu yang sejak kampanye hingga hari pemungutan suara sering dibicarakan: politik uang.
“Tidak ada OTT, padahal bisik-bisik soal politik uang itu kuat,” kata Yusuf sambil tersenyum kecil yang biasa terlihat dari seorang Yusuf. “Pertanyaannya, apakah semua benar-benar bersih?”
Alih-alih defensif, beberapa anggota Bawaslu justru tertawa kecil ketika menerima laporan dan berubah dari cerita masyarakat. Suasana tetap ringan.
“Ya, laporan memang masuk,” ujar Sahirin Komisioner Bawaslu Babel dengan nada kalem. “Tapi ketika kita minta keterangan lanjutan, sering berubah. Ceritanya tidak sama dengan laporan awal.”
Mereka menjelaskan tanpa tegang, tanpa membela diri berlebihan. Nada mereka lebih seperti mengeluhkan kebiasaan warga yang kadang terlalu bersemangat di awal, tapi mundur ketika diminta bukti pendukung.
Dalam penjelasannya, Bawaslu menyampaikan bahwa banyak laporan masyarakat datang dari sumber-sumber yang emosional, sering kali tidak stabil ketika diuji.
“Ketika dicek, hasilnya beda. Kita tidak mau Bawaslu hanya tempat lapor melapor yang akhirnya tidak jelas ujungnya,” ucap Sahirin Komisioner Divisi Pengawasan, Pencegahan Pemilu dan Humas Bawaslu Babel.
Para wartawan mengangguk pelan. Tak ada interupsi keras. Semuanya berjalan santai—seperti diskusi akademik ringan yang penuh catatan tetapi minim ketegangan.
Bawaslu kemudian mengulang pesan moral yang sudah sering mereka sampaikan. Tapi kali ini, penyampaiannya tidak menggebu-gebu. Justru terasa seperti curhat panjang.
“Kita ingin Pilkada tanpa warna wani piro. Politik transaksional itu harus dihindari,” ujar Komisioner Bawaslu Babel.
Beberapa peserta tersenyum maklum. Kata wani piro sudah familiar bagi siapa pun yang mengikuti Pilkada di Bangka Belitung.
Momennya datang ketika Yusuf, masih dengan nada santai, mengulang pertanyaan yang menimbulkan gelak tawa kecil Nizar yang berada dalam ruangan.
“Jadi bagaimana? Pelakunya ini memang hebat sekali atau Bawaslu yang kurang berdaya?”
Alih-alih membuat suasana tegang, pertanyaan itu justru menyegarkan suasana. Beberapa perwakilan Bawaslu menanggapi dengan senyum.
Tidak ada kemarahan. Tidak ada saling serang. Yang ada justru diskusi hangat yang menunjukkan bahwa kedua pihak memahami satu sama lain: wartawan perlu kepastian, Bawaslu perlu bukti.
Meski perbincangan berlangsung santai, esensi rapat evaluasi ini tetap penting. Bawaslu menampung masukan wartawan dengan terbuka, tanpa defensif.
Mereka menyadari bahwa untuk Pemilu 2029, pengawasan perlu diperkuat. Caranya?
-perbaikan sistem laporan,
-penelusuran yang lebih dalam,
-dan kerja sama lebih erat dengan media.
Para wartawan pun mengapresiasi keterbukaan hari itu. Di luar gedung, matahari perlahan turun. Tapi obrolan masih berlanjut—beberapa wartawan menunda pulang hanya untuk ngobrol lebih lama tentang perbaikan Pemilu mendatang.
Suasana santai itu menegaskan satu hal: meski kritik tetap ada, hubungan media dan Bawaslu bisa berjalan dalam ruang dialog yang cair, tidak tegang, tapi tetap substantif. Harap Jawari anggota Bawaslu Bangka.
