Editor: Bangdoi Ahada
BANGKA TENGAH — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis SMR/TMSR di Pulau Gelasa (Kelasa), Kabupaten Bangka Tengah, kembali memicu gelombang kekhawatiran masyarakat. Di tengah gencarnya pemerintah mendorong transisi energi, muncul pertanyaan besar: apakah nuklir benar-benar solusi terbaik bagi daerah kepulauan yang rapuh secara ekologi?
Keresahan warga mencuat bukan tanpa alasan. Mereka menilai rencana ini berpotensi mengancam mata pencaharian nelayan, ekosistem pesisir, serta menimbulkan risiko limbah radioaktif jangka panjang. Selain itu, minimnya keterlibatan publik dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan membuat banyak pihak merasa hanya dijadikan penonton.
“Kalau memang harus ada PLTN, kami ingin dilibatkan sejak awal. Jangan tiba-tiba bangun lalu kami disuruh terima risiko. Kami butuh jaminan keselamatan, bahkan kompensasi kalau nantinya ada dampak,” ujar Sulaiman, seorang nelayan Bangka Tengah, Sabtu (4/10/2025).
Proyek PLTN Pulau Gelasa disebut-sebut akan menjadi proyek nuklir pertama di Indonesia dengan sistem modular (SMR/TMSR) yang dikembangkan oleh PT Thorcon Power Indonesia. Perusahaan ini mengklaim telah memperoleh persetujuan Program Evaluasi Tapak dan Sistem Manajemen Evaluasi Tapak (PET-SMET) dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada 30 Juli 2025 — sebuah langkah penting menuju tahap pembangunan.
“Penyampaian informasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dari komitmen Thorcon, dilakukan bersama pemerintah dan perguruan tinggi baik nasional maupun daerah,” ujar Andri Yanto, Legal Associate PT Thorcon Power Indonesia.
Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh regulasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan di Bangka Belitung.
Namun, bagi masyarakat pesisir, kata-kata “komitmen dan sosialisasi” belum cukup menenangkan. Banyak warga merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan langsung di tingkat desa atau kecamatan, apalagi diskusi terbuka yang memberi ruang kritik dan keberatan.
Di tengah bayang-bayang ketakutan itu, muncul gagasan agar pemerintah tak hanya fokus pada nuklir, tetapi mempertimbangkan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan sesuai karakter kepulauan.
- Tenaga Surya – Bangka Belitung memiliki intensitas cahaya matahari tinggi sepanjang tahun. Panel surya bisa dipasang tersebar di pulau-pulau kecil.
- Tenaga Angin Lepas Pantai (offshore wind) – Potensi angin laut yang stabil bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik berkelanjutan.
- Biomassa dan Energi Sampah – Limbah sawit dan karet dapat diolah menjadi sumber energi menengah.
- Tenaga Gelombang dan Pasang Surut Laut – Teknologi baru yang sedang berkembang, berpotensi besar di wilayah pesisir panjang seperti Babel.
“Indonesia ini kaya dengan energi terbarukan. Kenapa harus buru-buru pakai nuklir? Matahari, angin, dan laut bisa jadi listrik kalau dikelola dengan serius,” ujar Rahma, pelaku UMKM asal Koba.
Bagi Bangka Belitung, persoalan energi bukan sekadar soal kapasitas dan efisiensi, tetapi juga keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan PLTN memang menjanjikan listrik besar dan stabil, namun di sisi lain, risiko kecelakaan dan dampak jangka panjang sulit dihapus dari ingatan publik.
Pertanyaan kini mengemuka:
Apakah pemerintah berani membuka seluruh dokumen perencanaan, analisis dampak lingkungan, dan rencana mitigasi kepada publik?
Ataukah masyarakat Pulau Gelasa akan kembali menjadi pihak yang hanya diminta menerima risiko atas nama kemajuan?
