Pangkalpinang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penyelundupan dan penambangan ilegal di sektor timah. Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungannya, Presiden meninjau sejumlah barang rampasan negara di kawasan industri PT Tinindo Internusa, Ketapang, Pangkalpinang. Barang-barang tersebut merupakan hasil penyitaan dari enam perusahaan pemurnian timah (smelter) yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam aktivitas produksi dan ekspor timah.
“Pemerintah tidak akan mentolerir siapa pun yang merusak tata kelola timah nasional. Penyelundupan dan penambangan ilegal harus diberantas sampai ke akarnya,” tegas Prabowo dalam keterangannya kepada wartawan.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam praktik penyelundupan timah, baik dari pihak swasta maupun aparat negara. Ia menyebut, kekayaan alam Bangka Belitung harus dikelola secara sah dan transparan demi kepentingan rakyat.
“Timah adalah aset strategis bangsa. Tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau dijual tanpa izin resmi. Semua harus kembali ke tangan negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, aparat penegak hukum melaporkan kepada Presiden bahwa ada enam smelter yang telah disita negara karena terbukti melakukan pemurnian timah tanpa izin resmi atau dengan manipulasi dokumen ekspor.
Keenam smelter tersebut kini dalam proses pengelolaan sementara oleh PT Timah Tbk di bawah pengawasan Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung.
“Kami akan menata kembali sistem produksi dan distribusi timah dari hulu ke hilir. Semua izin akan diaudit, dan ke depan tidak boleh ada satu pun praktik yang merugikan negara,” kata Prabowo.
Presiden juga meminta agar seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, bersinergi untuk menjaga stabilitas sektor pertimahan dan memastikan seluruh aktivitas tambang berjalan sesuai aturan.
Kunjungan kerja Presiden ke Babel ini sekaligus menjadi penanda dimulainya reformasi total tata kelola pertimahan nasional. Dalam agenda tersebut, Presiden didampingi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Pemerintah menargetkan agar seluruh proses produksi, distribusi, hingga ekspor timah Indonesia berada di bawah sistem satu pintu yang terintegrasi dan bebas dari praktik ilegal.
“Kita tidak anti rakyat menambang, tapi harus tertib. Semua harus punya izin dan menjual timahnya secara legal,” kata Prabowo.
Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin menambahkan bahwa penyitaan enam smelter tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat praktik ilegal pertimahan yang selama ini merajalela di Bangka Belitung.
Kunjungan Presiden ke Babel berlangsung di tengah gelombang unjuk rasa besar-besaran ribuan penambang rakyat di depan Kantor Pusat PT Timah di Pangkalpinang. Massa menuntut penetapan harga timah basah yang lebih adil dan pembubaran Satgas tambang.
Meski aksi sempat ricuh dan polisi menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi, Presiden tetap melanjutkan agendanya dan menegaskan bahwa reformasi timah nasional akan berjalan tanpa kompromi.
“Saya tahu ada gejolak di bawah, tapi solusi bukan dengan melanggar hukum. Negara akan hadir, dan rakyat tidak boleh dibiarkan sendirian,” ujar Prabowo menutup pernyataannya.
Catatan Redaksi
Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangka Belitung menandai langkah tegas pemerintah dalam menertibkan tata kelola timah nasional. Dengan penyitaan enam smelter ilegal dan janji pemberantasan penyelundupan, Babel kini menjadi pusat perhatian dalam upaya membersihkan sektor pertambangan dari praktik koruptif dan ilegal.
