Massa Minta Harga Timah Naik dan Pembubaran Satgas Tambang
Pangkalpinang – Aksi unjuk rasa ribuan penambang rakyat di depan Kantor Pusat PT Timah Tbk di Jalan Jenderal Sudirman, Pangkalpinang, Senin (6/10/2025), berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai anarkis dan memaksa masuk ke dalam area kantor.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kericuhan bermula saat sejumlah peserta aksi melemparkan kemasan air mineral dan batu ke arah aparat yang berjaga. Sebagian massa juga merusak pagar dan kaca depan gedung kantor PT Timah. Polisi yang berupaya menenangkan situasi akhirnya menembakkan gas air mata sebanyak tiga kali ke arah kerumunan untuk mencegah kerusuhan meluas.
“Kami ingin Direktur beserta pimpinan PT Timah turun dan temui kami langsung, atau kami yang memaksa masuk ke dalam,” ujar salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya.
“Kami ingin kepastian bagaimana nasib kami ke depan, kami tersisih di tanah kelahiran kami sendiri,” timpal peserta aksi lainnya.
Ribuan massa yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, hingga Belitung, memadati kawasan sekitar kantor PT Timah sejak pagi. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman sempat lumpuh total selama beberapa jam akibat massa yang memenuhi badan jalan.
Tuntutan: Harga Timah dan Pembubaran Satgas
Dalam aksi tersebut, Aliansi Penambang Rakyat Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
1. Pembubaran Satgas Nanggala dan Satgas Halilintar yang dianggap menghambat aktivitas penambang rakyat,
2. Penetapan harga timah basah yang lebih adil,
3. Reformasi tata kelola pertimahan yang lebih transparan dan berpihak kepada masyarakat lokal.
Koordinator aksi, Batara, menyebut bahwa perwakilan massa telah bertemu dengan manajemen PT Timah, Kapolda Kepulauan Babel Irjen Hendro Pandowo, dan Gubernur Babel Hidayat Arsani.
“Kami telah menyepakati harga Rp 300 ribu per kilogram untuk timah basah berkadar Sn 70 persen. Kami minta komitmen PT Timah untuk menjalankan ini,” ujarnya
Pihak PT Timah melalui Direktur Utama Restu Widyantoro menyatakan kesediaan memenuhi empat poin tuntutan massa, termasuk pembenahan sistem harga dan evaluasi terhadap peran satgas tambang.
“Kami mendengarkan dan memahami aspirasi para penambang rakyat. Prinsipnya, kami ingin tata kelola timah tetap legal, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Restu
Gas Air Mata, Water Cannon, dan Upaya Redam Kericuhan
Kericuhan mulai meningkat sekitar pukul 12.00 WIB, ketika massa membakar ban dan memaksa mendobrak pagar depan kantor PT Timah. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk mengurai massa.
Menurut laporan Wina, tembakan gas air mata dilepaskan sebanyak lima kali. Beberapa peserta aksi dilaporkan mengalami luka ringan akibat terinjak dan terkena batu.
Kapolda Babel, Irjen Hendro Pandowo, turun langsung ke lapangan untuk menenangkan massa. Ia juga mengingatkan agar aksi tetap kondusif dan tidak merusak fasilitas publik.
“Kami hadir untuk menjaga agar aspirasi bisa tersampaikan tanpa menimbulkan korban dan kerusakan,” ujar Kapolda.
Setelah negosiasi intensif selama hampir dua jam, massa akhirnya mulai membubarkan diri sekitar pukul 16.50 WIB. Sebagian peserta aksi menyalami petugas sebagai tanda damai sebelum meninggalkan lokasi.
Konteks Nasional: Di Tengah Kunjungan Presiden Prabowo
Menariknya, aksi besar-besaran ini berlangsung bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bangka Belitung. Presiden saat itu meninjau aset rampasan negara berupa enam smelter timah yang diserahkan ke PT Timah.
Menurut laporan Rudi, momentum ini dimanfaatkan massa untuk menegaskan ketimpangan tata kelola timah yang dianggap hanya menguntungkan korporasi besar dan meminggirkan penambang lokal.
Respons Perusahaan dan Serikat Karyawan
Sementara itu, Ikatan Karyawan Timah (IKT) dalam pernyataannya mengecam tindakan anarkis sebagian massa yang merusak fasilitas perusahaan.
“Kami memahami aspirasi masyarakat, namun menolak segala bentuk kekerasan dan perusakan aset negara,” tulis IKT melalui laman resminya.
Pihak PT Timah memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Aktivitas operasional perusahaan untuk sementara dihentikan pada hari kejadian guna menjaga keamanan karyawan dan aset perusahaan.
Catatan Redaksi
Aksi ribuan penambang rakyat di Pangkalpinang mencerminkan ketegangan panjang antara penegakan hukum tambang ilegal dan realitas sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung yang bergantung pada sektor timah. Pemerintah daerah dan PT Timah kini dituntut untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut agar tidak hanya meredam gejolak sesaat, tetapi juga memperbaiki sistem pertimahan nasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
