BANGKA TENGAH, – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ThorCon di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, terus memantik perdebatan. Di balik janji energi bersih dan ketahanan listrik nasional, sebagian warga Bangka Belitung justru dihantui rasa khawatir.
Keresahan itu tidak lepas dari sejarah kelam kecelakaan nuklir dunia. Chernobyl di Ukraina (1986), Fukushima di Jepang (2011), hingga Three Mile Island di Amerika Serikat (1979) masih jadi bayangan gelap setiap kali PLTN dibicarakan.
“Kalau negara maju seperti Jepang saja bisa gagal, bagaimana jaminannya di sini?” kata seorang tokoh masyarakat di Bangka Tengah.
Kasus paling tragis adalah Chernobyl, ketika reaktor RBMK meledak akibat uji coba keselamatan yang gagal. Radiasi menyebar ke atmosfer, ribuan orang terpapar, dan puluhan ribu lainnya diungsikan. Hingga kini, zona eksklusi di lokasi tersebut tak bisa dihuni.
Tahun 2011, gempa bumi dan tsunami melumpuhkan sistem pendingin reaktor Fukushima Daiichi. Ledakan hidrogen di tiga unit reaktor melepas radiasi ke udara dan laut. Walau tak ada korban jiwa langsung akibat radiasi, puluhan ribu warga Jepang harus meninggalkan rumah mereka dengan trauma panjang.
Amerika Serikat juga pernah mengalami kecelakaan di Three Mile Island (1979), ketika gangguan mekanis dan kelalaian operator memicu pelelehan inti reaktor. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi cukup untuk menghentikan ekspansi PLTN di Negeri Paman Sam selama puluhan tahun.
Kekhawatiran serupa kini menghantui masyarakat Babel. Meski pemerintah dan pengembang ThorCon menegaskan teknologi modular dengan sistem pendingin pasif jauh lebih aman, bayangan tragedi dunia tetap menimbulkan rasa waswas.
“Kami ini yang akan paling dekat dengan reaktor, tapi penjelasan tentang teknologinya hampir tidak pernah kami dapat. Bagaimana bisa percaya jika informasi masih minim sekali,” ujar seorang mahasiswa di Bangka.
Sejumlah warga juga menilai, sosialisasi proyek PLTN Gelasa sangat terbatas. Informasi lebih banyak beredar lewat media massa ketimbang melalui dialog resmi pemerintah daerah. Kondisi ini mempertegas keraguan publik tentang keterbukaan dan transparansi proyek yang diklaim bernilai strategis bagi ketahanan energi nasional itu.
Hingga kini, baik pemerintah daerah maupun pihak pengembang belum menjawab secara detail mekanisme tanggung jawab jika terjadi bencana. Pertanyaan itu masih menggantung di tengah masyarakat Pulau Bangka: apakah PLTN Gelasa benar-benar energi masa depan, atau justru bom waktu baru di laut Babel?
