Suaranusantara.online
SUMENEP, MADURA – Praktik kotor penyaluran bantuan pangan di Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur terbongkar setelah Kepala Desa Ar. Rasyid kedapatan melakukan kecurangan sistematis yang merugikan masyarakat miskin.
Aksi licik ini terungkap dari pengakuan mengejutkan seorang ibu penerima bantuan yang menjadi korban manipulasi.
“Setelah surat undangan saya serahkan, saya diberi dua karung beras bulog. Lalu, saya difoto dengan beras itu,” ungkap korban dengan nada kecewa.
*Begitu kamera berhenti berkedip, petugas desa langsung merebut kembali satu karung beras dengan dalih klise – akan diberikan kepada “orang miskin yang tidak terdata.”
Praktik biadab ini menguak strategi busuk pemerintah desa yang memanfaatkan warga sebagai properti foto untuk kepentingan dokumentasi program, kemudian dengan kejam merampas kembali hak mereka.
Saat dikonfrontasi, Ar. Rasyid panik dan memberikan pembelaan yang terbukti bohong besar.
Dalam pesan WhatsApp yang kemudian dihapus karena ketakutan, dia mengklaim telah melakukan sosialisasi sebelumnya.
“Itu kemarin, Pak, sebelum dibagi kita sosialisasi dulu dengan warga, mau enggak dibagi dengan masyarakat yang tidak dapat,” kilah Ar. Rasyid dalam pesan yang segera dihapus – tindakan yang justru mengonfirmasi kebohongannya.
Kebohongan Kepala Desa langsung terbongkar ketika warga memberikan kesaksian yang menghancurkan.
“Itu tidak benar, kapan kepala desa melakukan sosialisasi dan di mana?” tegas seorang ibu dengan nada kecewa yang menggambarkan kekecewaan mendalam masyarakat.
Fakta yang terungkap jauh lebih mencengangkan: Tidak ada sosialisasi sama sekali. Beras dirampas setelah sesi foto selesai, dan baru saat itulah petugas memberitahu bahwa 10 kg beras akan “dialihkan” kepada orang lain.
Masyarakat melontarkan pertanyaan pedas yang memojokkan pemerintah desa
“Mengapa orang miskin atau lansia yang seharusnya lebih berhak justru tidak terdata sejak awal?”
Pertanyaan ini membongkar ketidakbecusan fatal dalam pendataan penerima bantuan, sekaligus menguak kemungkinan adanya manipulasi data untuk kepentingan tertentu.
Praktik keji ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis di kalangan warga yang merasa dipermainkan seperti boneka.
Masyarakat yang seharusnya mendapat perlindungan dan bantuan dari pemerintah desa, justru menjadi korban eksploitasi dokumentasi dan penipuan berkedok program sosial.
Masyarakat menuntut, Insiden ini menunjukkan perlunya:
– Investigasi menyeluruh terhadap praktik serupa di desa-desa lain
– Sanksi tegas bagi Kepala Desa Ar. Rasyid dan petugas terlibat
– Audit transparan seluruh program bantuan sosial di Kecamatan Sapeken
– Perbaikan sistem pendataan dan penyaluran bantuan
Skandal Desa Sabuntan menjadi cermin buram bagaimana kepercayaan masyarakat dikhianati oleh oknum yang seharusnya melayani.
Pertanyaannya sekarang: Berapa banyak lagi kecurangan serupa yang masih tersembunyi di balik kedok program bantuan pemerintah?
(GUSNO)
