PANGKALPINANG, — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pangkalpinang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digelar pada Jumat, 13 Juni 2025, untuk membahas rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan. Rapat ini menjadi titik krusial dalam upaya menyeimbangkan kembali struktur keuangan daerah yang terdampak sejumlah dinamika fiskal.
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Abang Herza dan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, mewakili Penjabat Wali Kota M. Unu Ibnudin.
Dalam pengantarnya, Abang Herza menyampaikan kekhawatiran atas lonjakan defisit anggaran yang terjadi di tahun ini. Menurutnya, proporsi defisit terhadap total APBD telah menembus angka 10 persen, jauh di atas batas ideal yang seharusnya tidak melebihi 7 persen.
“Defisit ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan beban fiskal yang harus ditanggung daerah. Jika dibiarkan, ini bisa menurunkan kemampuan belanja publik dan membatasi ruang fiskal kita ke depan,” ujarnya.
Herza mendorong perubahan pendekatan perencanaan anggaran, dari sekadar menampung sebanyak mungkin program menjadi seleksi yang berbasis prioritas dan dampak.
“Kita harus tinggalkan pola lama: tampung dulu, belakangan bingung menutupi defisit. Itu tidak sehat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Pangkalpinang Mie Go menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan karena sejumlah proyeksi fiskal meleset dari asumsi awal. Hal ini mencakup penurunan pendapatan daerah, kebutuhan belanja wajib, dan pembiayaan tak terduga seperti Pilkada ulang.
Ia memaparkan bahwa pendapatan daerah sebenarnya mengalami kenaikan sebesar Rp20,6 miliar, namun tidak cukup menutupi kebutuhan belanja tambahan.
“Kami mengalami koreksi pada proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 dari Rp82,4 miliar menjadi Rp56,7 miliar. Artinya, ruang fiskal kita menyempit,” ungkap Mie Go.
Belanja daerah justru mengalami penyesuaian turun sebesar Rp5 miliar, terdiri dari pengurangan belanja barang dan jasa hingga Rp21,9 miliar serta pemangkasan belanja modal sebesar Rp13,9 miliar.
Namun, tekanan anggaran tetap tinggi lantaran kewajiban anggaran Pilkada ulang yang mencapai hampir Rp25 miliar harus ditutup tahun ini.
Pemkot menegaskan bahwa skema perubahan APBD akan tetap mengutamakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, termasuk:
Gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan penuh, yang masih defisit Rp11,3 miliar
Tambahan penghasilan PNS dan PPPK
Gaji tenaga non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Insentif RT/RW, guru mengaji, operasional masjid agung, dan santunan kematian
Pembiayaan operasional dasar seperti listrik, air, bahan bakar, dan telekomunikasi
Untuk mengurangi ketergantungan pada pemangkasan belanja, DPRD juga mendorong pemerintah kota menggali potensi penerimaan baru. Ketua DPRD Abang Herza menyarankan pendekatan kolaboratif dengan pelaku usaha dan lembaga keuangan.
“Pelaku usaha dan sektor perbankan di kota ini jangan hanya jadi penonton. Sudah saatnya dilibatkan untuk mendukung pembangunan daerah,” kata Herza.
Pemerintah kota juga diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sumber-sumber pendapatan yang stagnan atau menurun, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yang mengalami penurunan hampir Rp30 miliar.
Dengan sisa SILPA hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp56,73 miliar, Pemkot menyatakan bahwa defisit APBD 2025 sebesar Rp56,7 miliar masih bisa ditutup, sehingga neraca pembiayaan tidak akan menimbulkan beban lanjutan.
Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa struktur anggaran Pangkalpinang masih sangat rentan terhadap deviasi pendapatan dan pembengkakan belanja.
Rapat Banggar tersebut menjadi momentum awal untuk merancang pendekatan fiskal yang lebih disiplin dan adaptif. Dengan belanja publik yang semakin selektif, serta dorongan terhadap inovasi pendapatan, Pangkalpinang diharapkan dapat keluar dari tekanan defisit dan membangun APBD yang lebih sehat di tahun-tahun mendatang.
