Suaranusantara.online
LANGKAT – Pimpinan Komisi A DPRD Langkat, Indra Bakti, dan anggota Fahri, Zulkarnain, serta Aga Purba menerima keluhan warga Desa Perlis di Gedung DPRD Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Senin (24/3/2025)
Koordinator warga Perlis pada pertemuan tersebut Raya Samosir menyampaikan terkait korupsi bantuan nelayan.
Samosir mendesak Komisi A segera mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas PMD, DKP dan Polres Langkat guna penyelesaian kasus dugaan penyelewengan dana bantuan dampak inflasi kenaikan BBM yang merugikan nelayan.
Aksi unjuk rasa yang kembali digelar ini merupakan titik kulminasi kekecewaan nelayan karena kasus ini sejak Juli 2024 tidak ada titik terangnya dan RDP yang digelar pada tanggal 25 Februari 2025 lalu di DPRD Langkat dirasakan nelayan tidak mendapatkan hasil apapun.
Samosir mengatakan, Pimpinan Komisi A berjanji akan mengeluarkan rekomendasi guna mendorong penyelesaian kasus ini.
“Komisi A meminta tempo 1 minggu dan rekomendasi ini nantinya ditembuskan ke Kapolda dan Kapolri,” kata Samosir.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (PMD) Desa Perlis, Mukhlis, yang turut bersama masyarakat melakukan aksi meminta kepada Komisi A mengeluarkan rekomendasi kepada Kadis PMD agar pemberhentian oknum Kadus yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi.
“Warga meminta Kadus segera diberhentikan dan oknum yang diduga memalsukan tanda tangan nelayan untuk mencari keuntungan pribadi dalam penyelewengan dana bantuan pemerintah ini diproses hukum,” kata Mukhlis.
Untuk memperjuangkan kepastian hukum, kata Ketua BPD, lima orang perwakilan dari masyarakat di sela aksi demo mendatangi Polres Langkat guna membuat Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait pemalsuan tanda tangan nelayan penerima bantuan.
(Ema)
