TUTUYAN – Ketua Tim Pemenangan Kabupaten (TPK) OPPO-ARGO, Hendra Damopolii, mendesak Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk segera mengambil langkah tegas terkait dugaan politisasi aparat pemerintah dalam proses Pilkada yang sedang berlangsung. Menurut Hendra, fenomena mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), pegawai kontrak, dan tenaga pendidik dalam politik praktis telah mencederai netralitas dan merusak tatanan demokrasi di Boltim.
Hendra mengungkapkan keprihatinannya atas temuan di masyarakat terkait dugaan keterlibatan aparat desa, ASN, dan tenaga pendidik sebagai alat politik oleh pihak tertentu. Ia juga menyoroti kasus tekanan terhadap kepala sekolah dan guru-guru untuk ikut serta dalam kampanye, bahkan sampai menginterogasi murid mengenai pilihan politik orang tua mereka.
“Ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Tugas pendidik adalah mencerdaskan bangsa, bukan menjadi alat politik. Kami mendesak Pjs Bupati segera menertibkan hal ini sebelum polarisasi politik di Boltim semakin dalam,” tegas Hendra Sabtu 27 September 2024.
Selain itu, Hendra juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif dalam mengawasi jalannya proses Pilkada. Ia menekankan bahwa upaya politisasi seperti ini dapat memicu instabilitas politik dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap kontestasi politik.
“Kami berharap semua pihak bertarung secara adil, etis, dan bertanggung jawab. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, bukan ajang untuk memanfaatkan aparat pemerintah demi kepentingan politik pribadi,” lanjutnya.
Di tengah antusiasme tim pemenangan yang terus solid, Hendra berharap agar proses demokrasi di Boltim dapat berjalan dengan damai dan transparan, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
“Mari kita bangun Boltim dengan optimisme, menghargai hak konstitusional masyarakat, dan memberikan teladan demokrasi yang baik bagi generasi mendatang,” tutupnya.
(donal)
