PANGKALPINANG — Polemik terkait tanggung jawab terhadap seorang anak kembali mencuat dan menyeret nama seorang anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan nafkah, tetapi juga membuka perdebatan mengenai status hubungan orang tua sang anak yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, hubungan antara pria berinisial AI dengan seorang perempuan berinisial DS telah terjalin selama bertahun-tahun hingga dikaruniai seorang anak yang kini berusia sekitar delapan tahun. Namun, status hubungan keduanya hingga kini masih menjadi perdebatan, baik secara hukum maupun pengakuan masing-masing pihak.
Dari sisi keluarga perempuan, muncul keluhan bahwa tanggung jawab terhadap anak belum dijalankan secara konsisten. Nafkah disebut tidak diberikan secara rutin, melainkan hanya ketika diminta. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab penuh sebagai orang tua.
“Selama ini tidak berjalan otomatis. Harus diminta dulu baru diberikan,” ujar sumber dari pihak perempuan.
Di sisi lain, AI dikabarkan tidak menampik keberadaan anak tersebut. Ia disebut menyatakan kesediaannya untuk tetap bertanggung jawab. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dipersoalkan pihak keluarga perempuan, terutama terkait keberlanjutan dan kepastian pemenuhan kebutuhan anak.
Persoalan ini semakin kompleks lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai status hubungan antara kedua orang tua. Ada yang menyebut hubungan tersebut dibangun atas dasar kesepakatan bersama dalam waktu lama, sementara pihak lain menilai terdapat aspek yang perlu dikaji dari sisi hukum, terutama terkait keabsahan hubungan tersebut.
Dalam konteks hukum, sejumlah pihak menilai bahwa kejelasan status perkawinan menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk tanggung jawab, meskipun secara moral kewajiban terhadap anak tetap melekat.
Situasi ini kemudian memunculkan sorotan publik, mengingat posisi AI sebagai pejabat publik yang diharapkan mampu menjaga integritas, tidak hanya dalam tugas kedinasan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi yang berdampak pada hak anak.
Pihak keluarga perempuan berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik tanpa harus berlarut-larut. Namun demikian, opsi menempuh jalur resmi disebut tetap terbuka apabila tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa persoalan pribadi seorang pejabat dapat berimplikasi luas, terutama ketika menyangkut hak dasar anak yang semestinya mendapat perlindungan dan kepastian.
“Hingga berita ini diturunkan, AI belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi.”
