BANGKA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Imam Wahyudi, melakukan reses masa sidang II tahun sidang I di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Sabtu (17/5/2025). Dalam pertemuan itu, ia menyerap berbagai keluhan warga terkait pembangunan desa, infrastruktur, hingga kebutuhan dasar masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri Camat Mendo Barat Erwin Ismatudin Gutawa, unsur Forkopimda, serta kepala desa se-kecamatan ini berlangsung terbuka. Imam menyampaikan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi ke tingkat provinsi, meski di tengah keterbatasan fiskal.
“Kondisi keuangan daerah memang belum stabil, tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Imam dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam kerja-kerjanya di legislatif. “Masalah stunting adalah hal paling mendesak yang akan kita kawal serius,” ujarnya.
Aspirasi mengalir dari para kepala desa dan tokoh masyarakat. Kepala Desa Mendo Barat menyampaikan bahwa Kantor Camat belum pernah direhabilitasi sejak dibangun. “Kecamatan ini bisa dikatakan tertinggal,” ujarnya.
Kepala Desa Zed menyoroti berkurangnya dukungan anggaran pertanian dari pusat yang kini dialihkan ke provinsi. Ia meminta agar dana untuk sawah seluas 150 hektare di desanya dapat kembali digelontorkan. “Kami juga punya potensi besar di peternakan, dulu pernah berhasil beternak kerbau,” tambahnya.
Dari Desa Air Duren, anggota BPD bernama Sumarni berharap pemerintah bisa membantu hewan kurban menjelang Idul Adha. Sementara Ketua BPD Labu Air Pandan, Edi Sugantoro, mengeluhkan tidak adanya pemberian THR untuk perangkat desa tahun ini. Ia juga meminta kejelasan status hukum lahan kantor desa yang masih berdiri di atas kawasan hutan lindung.
Kepala Desa Air Buluh, Mulyadi, menegaskan bahwa dana desa yang semakin kecil berdampak langsung pada layanan pemerintahan. “Dulu Rp2 miliar masih kurang, sekarang Rp1 miliar saja sudah habis untuk operasional,” katanya.
Imam menegaskan semua masukan akan dibawa dalam pembahasan anggaran DPRD. “Ini bukan sekadar catatan, tapi agenda yang harus kita kawal bersama,” tutupnya.
