Pangkalpinang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang menghadiri debat publik kedua antar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Ulang Tahun 2025. Kehadirannya mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Unu Ibnudin.
Acara debat publik berlangsung di Aston Emidary Bangka Hotel, Selasa (19/8/2025) pukul 19.00 WIB, dengan dihadiri seluruh pasangan calon, jajaran penyelenggara pemilu, perwakilan Forkopimda, serta tokoh masyarakat.
Dalam wawancaranya, Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Sekda menegaskan komitmen menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses politik, serta mendukung penyelenggaraan demokrasi yang transparan, jujur, dan adil.
Debat Panas Isu Penataan Kota
Sesi tanya jawab antar kandidat menjadi titik panas debat. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah penataan kawasan cepat tumbuh di Pangkalpinang, termasuk menjamurnya kafe dan spot-spot baru. Perdebatan mengerucut tidak hanya pada soal tata kota, tetapi juga membuka janji-janji politik yang dipandang sebagian pihak tidak realistis.
Calon nomor urut 2, Maulan Aklil, mengawali dengan menekankan pentingnya meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang. Ia menyoroti lokasi industri dan perumahan sebagai kunci kerapian kota. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dari 200.000 menjadi 256.000 jiwa adalah konsekuensi logis yang harus diatur.
Pernyataan itu langsung ditanggapi calon nomor urut 3, Saparudin, yang menyindir bahwa RTRW hingga kini belum selesai. Ia lantas memaparkan janji kontroversial berupa bantuan dana Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk pedagang mikro dan kaki lima. Janji tersebut memicu riuh para pendukung hingga moderator turun tangan menenangkan forum.
Tidak mau kalah, calon nomor urut 4, Basid Cinda, juga menekankan pentingnya RTRW. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa eksekusi yang matang, program tidak akan berjalan. “Pertumbuhan ekonomi adalah konsekuensi kota yang berkembang. Itu tidak boleh liar,” ujarnya.
Sementara calon nomor urut 1, Eka Mulya, menyoroti pertumbuhan populasi sebesar 2,53 persen dari 2023 ke 2024. Ia mempertanyakan peran pemerintah dalam lonjakan kafe dan tempat nongkrong yang menurutnya berkembang secara mandiri. Eka menawarkan pembinaan dan pengarusutamaan konten lokal, termasuk makanan khas Pangkalpinang, untuk mengangkat budaya daerah.
Serangan Balik Maulan Aklil
Klimaks debat terjadi saat Maulan Aklil kembali mendapat giliran. Ia menyerang balik janji-janji Saparudin dengan skeptis, khususnya soal bantuan dana UMKM.
“Kalau mau bantu 2.500 UMKM, sampai Rp50 juta… duit dari mana? Saya bingung,” tegas Molen.
Ia juga mengkritisi janji bantuan Rp3 juta untuk nelayan yang sebelumnya dilontarkan Saparudin. Menurut Maulan, APBD tidak sanggup menanggung beban program yang terlalu besar. “Kita realistis sajalah, jangan buat program yang akhirnya membebani APBD kita,” pungkasnya.
Cermin Bagi Pemilih
Debat publik kedua ini menjadi panggung bagi masyarakat untuk menimbang langsung siapa kandidat yang menawarkan program realistis, dan siapa yang sekadar melontarkan janji politik. Dengan ketegangan yang sempat menghangat, forum ini menjadi refleksi bahwa visi setinggi langit harus berpijak pada realitas anggaran daerah.
