BANGKA TENGAH — Hasil penelitian yang menyebutkan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Bangka Belitung menerima rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis thorium menuai tanda tanya dari publik. Sejumlah pihak mempertanyakan independensi dan transparansi riset tersebut, terutama karena penelitian itu difasilitasi oleh PT Thorcon, perusahaan yang menjadi promotor utama proyek PLTN.
Sejumlah kalangan akademisi dan masyarakat menilai, keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan riset berpotensi memengaruhi hasil penelitian. Mereka menegaskan pentingnya menjaga jarak antara dunia akademik dan korporasi agar hasil penelitian tidak menjadi alat legitimasi kebijakan.
Riyan, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bangka, menilai masyarakat pada dasarnya tidak menolak riset maupun kemajuan teknologi, tetapi berharap agar penelitian semacam ini dilakukan secara jujur dan transparan.
“Masyarakat berhak atas informasi yang seimbang. Kalau riset berubah jadi alat pembenaran, itu bukan membangun kepercayaan, tapi kecurigaan,” ujar Riyan, Kamis (30/10/2025).
Selain soal independensi, publik juga menyoroti belum adanya keterbukaan mengenai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTN yang disebut-sebut sedang dikaji. Hingga kini, masyarakat Bangka Belitung belum mendapatkan akses resmi terhadap dokumen tersebut.
Pemerhati lingkungan menilai, AMDAL seharusnya bersifat partisipatif dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Keterbukaan dokumen dianggap penting untuk memastikan tidak ada dampak serius terhadap ekosistem laut, kualitas air, maupun kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.
“AMDAL bukan sekadar formalitas. Jika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, proyek sebesar PLTN akan kehilangan legitimasi sosial,” kata seorang aktivis lingkungan di Koba.
Pemerintah dan pihak pengembang diharapkan dapat membuka ruang dialog publik serta mempublikasikan hasil kajian secara terbuka. Tanpa transparansi riset dan keterbukaan AMDAL, proyek energi berskala besar seperti PLTN dikhawatirkan akan menghadapi penolakan sosial di kemudian hari.
