Ilustrasi (Istimewa)
Suaranusantara.online
SAPEKEN, JAWA TIMUR – Praktik penggelembungan siswa diduga marak terjadi di sejumlah lembaga pendidikan swasta di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai dari tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas, dan juga MA sampai MI.
Temuan ini menjadi sorotan serius, terutama karena melibatkan lembaga di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag).
Media ini telah mengirimkan surat klarifikasi kepada lembaga-lembaga terkait pada tahun 2024, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Sumenep, Kepala Dinas Cabang Wilayah Sumenep Jawa Timur, dan Kemenag Sumenep. Namun, hingga saat ini, belum ada respons yang diterima.
Kronologi yang diperoleh tim media menunjukkan adanya indikasi praktik yang tidak wajar. Salah satu lembaga tingkat menengah atas swasta, SMA Swasta, Kohar bahkan mengakui memiliki kelas terpisah di Provinsi Kalimantan.
“Kami ada kelas terpisah pak di Kalimantan,” ungkap Kepala Sekolah SMA Swasta Kohar pada tahun 2023.
Informasi serupa juga datang dari lembaga lain yang menyatakan memiliki kelas terpisah di Bali.
Lebih mengejutkan lagi, lembaga-lembaga ini dilaporkan berhasil mendapatkan nilai akreditasi B dari tim Verifikasi Jawa Timur, yang menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses verifikasi tersebut.
Praktik penggelembungan siswa ini diduga memiliki implikasi serius, termasuk potensi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan manipulasi data pendidikan.
Hal ini dapat merugikan keuangan negara, dan mencoreng citra dunia pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Sumenep, Kepala Dinas Cabang Wilayah Sumenep Jawa Timur, maupun Kemenag Sumenep terkait dugaan praktik penggelembungan siswa ini.
Masyarakat berharap agar instansi-instansi tersebut segera mengambil tindakan tegas dan transparan untuk menyelesaikan masalah ini.
(GUSNO)
