Suaranusantara.online
KABUPATEN SUKABUMI – Bupati Sukabumi Asep Japar memimpin Rapat Dinas Bulan Januari 2026 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (19/1/2026).
Rapat dinas perdana di awal tahun ini difokuskan pada penguatan koordinasi antarperangkat daerah, khususnya dalam penanganan bencana dan optimalisasi pelayanan publik.
Rapat dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dan dihadiri para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Mitra Bangsa terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula kerja sama dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi dalam rangka penguatan upaya penanggulangan bencana.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menegaskan, bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Ia meminta para camat untuk turun langsung ke lapangan saat terjadi bencana, bahkan sebelum instansi teknis hadir, serta aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Koordinasi harus berjalan cepat dan solid, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, agar masyarakat mendapatkan respons yang tepat dan cepat. Saya meminta para camat untuk segera turun ke lapangan saat terjadi bencana, bahkan sebelum instansi teknis hadir, serta aktif menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujar
Bupati Sukabumi Asep Japar
Di tengah kondisi anggaran yang mengalami penurunan, Bupati menekankan pentingnya menjaga semangat kerja dan memaksimalkan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, bahwa tiga program prioritas Pemerintah Kabupaten Sukabumi tahun 2026, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, harus tetap direalisasikan secara optimal.
“Kita harus lebih semangat, terutama dalam penanganan bencana, dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Andreas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor.
Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika memastikan informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dan berjenjang dari tingkat bawah hingga atas.
Ia juga mengingatkan agar berbagai persoalan krusial dapat diantisipasi sejak dini sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Pelayanan publik di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, termasuk respons cepat dalam penanganan bencana, menurutnya harus menjadi perhatian bersama.
(mardioto)
