BANGKA — Pemadaman listrik kembali menghantui masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Melalui pengumuman resmi, PLN kembali menjadwalkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Bangka, terhitung mulai Senin, 26 Januari hingga Jumat, 30 Januari 2026.
Pengumuman jadwal pemadaman yang dirilis PLN Danantara Indonesia untuk akhir Januari 2026 itu langsung menuai sorotan tajam. Pasalnya, pemadaman yang mencakup wilayah Pangkalpinang, Sungailiat, Mentok, Koba, hingga Toboali ini dinilai publik bukan lagi sekadar prosedur teknis, melainkan telah menjelma menjadi ritual tahunan yang tak kunjung usai.
Di tengah narasi modernisasi dan transformasi digital, pemadaman listrik dengan durasi panjang justru terus berulang. Dalam surat resminya, PLN kembali berdalih bahwa pemadaman dilakukan dalam rangka pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan distribusi guna meningkatkan kualitas pelayanan.
Namun bagi masyarakat Bumi Serumpun Sebalai, alasan tersebut terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang setiap awal tahun.
Alasan yang disampaikan hampir selalu sama: pemeliharaan dan pembangunan jaringan demi meningkatkan keandalan layanan. Jika benar demikian, publik bertanya, mengapa setelah bertahun-tahun pemeliharaan, pemadaman listrik masih menjadi menu rutin?
Kritik pun membanjiri berbagai platform media sosial. Warga mempertanyakan mengapa di era teknologi kelistrikan yang kian maju, infrastruktur listrik di Bangka Belitung masih bergantung pada maintenance outage dengan durasi ekstrem—bahkan mencapai 3 hingga 7 jam per hari.
“Setiap tahun alasannya selalu sama, pemeliharaan. Kalau setiap tahun dipelihara berjam-jam, seharusnya jaringan listrik kita sudah yang terbaik di Indonesia. Tapi kenyataannya, ini seperti ritual wajib, dan rakyat yang menanggung ruginya,” ujar seorang pelaku UMKM di Pangkalpinang, Senin (26/1/2026).
Dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga. Rumah sakit, klinik, sekolah, kantor pelayanan publik, kawasan industri, hingga pelaku UMKM turut terdampak. Aktivitas ekonomi tersendat, proses belajar mengajar terganggu, dan pelayanan publik dipaksa bergantung pada genset.
“Kalau satu atau dua jam mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ini berjam-jam dan hampir setiap tahun selalu begitu. Seperti ritual yang wajib dijalani,” keluh warga Pangkalpinang lainnya.
Durasi pemadaman yang dijadwalkan mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB di sejumlah wilayah seperti Mentok dan Koba jelas memukul sektor ekonomi. Jam-jam tersebut merupakan waktu paling produktif, ketika perkantoran, bengkel, hingga sektor kuliner sangat bergantung pada pasokan listrik.
Berdasarkan jadwal pemadaman yang diterima publik, pemadaman dilakukan hampir merata setiap hari dengan wilayah dan durasi yang bervariasi, namun sebagian besar berlangsung berjam-jam di jam kerja.
Ketergantungan pada genset akhirnya menjadi solusi darurat yang mahal. Biaya operasional pelaku usaha melonjak, sementara masyarakat kecil kembali dipaksa beradaptasi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Publik menilai, PLN semestinya telah memiliki strategi mitigasi yang lebih cerdas dibandingkan memutus aliran listrik secara masif. Teknologi Hot Line Maintenance—pekerjaan perawatan jaringan dalam kondisi bertegangan—dinilai sudah seharusnya dioptimalkan agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh total.
Sikap PLN yang sebatas menyampaikan pengumuman jadwal pemadaman juga dianggap sebagai bentuk komunikasi satu arah yang minim empati. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar informasi kapan listrik akan padam, melainkan kepastian kapan infrastruktur kelistrikan Bangka Belitung benar-benar tangguh tanpa harus mengorbankan produktivitas publik.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang protes di ruang digital terus mengalir. Masyarakat menuntut lebih dari sekadar permohonan maaf dan imbauan menghubungi Call Center 123. Mereka menuntut solusi nyata, kompensasi yang adil, dan perubahan pola kerja, agar pemadaman listrik tak lagi menjadi ritual tahunan yang mencekik produktivitas.
