PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah menghadapi tekanan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam agenda coffee morning yang digelar di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (22/4/2025), Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyampaikan bahwa daerah kini berhadapan dengan potensi defisit anggaran yang cukup besar, yakni sebesar Rp18 miliar.
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat eselon II, Direktur RSUD Depati Hamzah, seluruh kepala bagian sekretariat daerah, camat, dan lurah se-Kota Pangkalpinang itu menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah-langkah strategis pemerintah menghadapi krisis fiskal.
“Setelah hasil pengolahan data keuangan kami telaah, ternyata kita masih minus sekitar Rp18 miliar. Ini menjadi pekerjaan besar kita semua,” ujar Unu dalam sambutannya.
Unu menambahkan, upaya menutupi kekurangan anggaran sedang diupayakan melalui pengajuan dana hibah dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
“Saya sedang berjuang agar Pangkalpinang mendapatkan dana hibah tersebut. Jika berhasil, bukan hanya menutup defisit, tapi kita juga bisa mendapatkan ruang fiskal tambahan untuk membiayai program prioritas,” ujarnya.
Banjir Tahunan dan Infrastruktur Jadi Sorotan
Selain masalah anggaran, Pemkot juga menaruh perhatian terhadap persoalan banjir tahunan yang kerap melanda Pangkalpinang. Dalam forum tersebut, Unu memaparkan rencana pembangunan kolam retensi atau embung di Bangka Tengah yang diharapkan mampu mengurangi hingga 80 persen volume air kiriman ke ibu kota provinsi itu.
“Saya telah tugaskan Kadis PU untuk langsung berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR terkait realisasi proyek tersebut,” katanya.
Di sisi lain, penanganan jangka pendek tetap dilakukan melalui perbaikan tanggul dan reklamasi sungai. Unu menekankan pentingnya keterlibatan aktif perangkat daerah di lapangan.
“Kami butuh dukungan kepala desa, camat, dan lurah. Ini kerja bersama, tidak cukup hanya dengan membangun, tapi juga perlu peralatan, logistik, dan semangat gotong royong,” tegasnya.
Delapan Jabatan Kosong dan Beban Ganda
Unu juga menyinggung soal struktur organisasi yang belum sepenuhnya ideal. Delapan jabatan eselon diketahui masih kosong dan sementara diisi rangkap oleh sejumlah pejabat aktif.
“Bahkan saya sendiri harus merangkap. Tadi malam saya ikut rapat sampai dini hari. Ini kondisi yang berat, tapi tetap harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Unu.
Ia memastikan bahwa proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan asesmen, namun penetapannya masih menunggu izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi Gubernur.
