Mahasiswa dan Rakyat Sampaikan 17+8 Tuntutan, Ultimatum ke Pemerintah dan DPR

Oplus_0

JAKARTA – Gelombang aspirasi rakyat kembali menggema melalui pernyataan sikap yang dirumuskan menjadi 17+8 Tuntutan Rakyat. Tuntutan ini ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, TNI, Polri, serta kementerian di sektor ekonomi.

Sebanyak 17 tuntutan utama diberi tenggat waktu hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan tambahan harus ditindaklanjuti paling lambat 31 Agustus 2025.

Tuntutan muncul sebagai respons atas berbagai persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 28–30 Agustus, kenaikan fasilitas DPR, hingga ketidakpastian ekonomi yang dirasakan buruh, guru, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek daring.

Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menilai, pemerintah dan lembaga negara belum menunjukkan keberpihakan yang jelas pada rakyat.

Dalam kategori pertama, Presiden diminta segera menarik TNI dari pengamanan sipil serta membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus korban kekerasan aparat, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

DPR juga dituntut membekukan kenaikan gaji dan fasilitas, membuka transparansi anggaran, serta mengusut anggota yang bermasalah melalui Badan Kehormatan maupun KPK.

Sementara itu, partai politik diminta menjatuhkan sanksi kepada kader yang tidak etis dan membuka ruang dialog bersama mahasiswa. Polri dan TNI masing-masing diminta menghentikan kekerasan, kembali ke barak, serta menunjukkan komitmen menghormati ruang sipil.

Di sektor ekonomi, pemerintah diminta menjamin upah layak, mencegah PHK massal, dan membuka dialog serius dengan serikat buruh.

Selain itu, terdapat delapan poin tambahan, antara lain reformasi DPR dan partai politik, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, hingga perbaikan sistem perpajakan dan kebijakan ketenagakerjaan.

Gerakan mahasiswa menegaskan, jika tuntutan ini diabaikan, aksi massa akan terus berlanjut. “Tenggat waktu sudah jelas. Kami menunggu komitmen nyata, bukan janji kosong,” ujar Abdullah salah satu koordinator aksi.

Dengan formulasi tuntutan yang terstruktur, rakyat berharap pemerintah, DPR, TNI, dan Polri segera menunjukkan langkah konkret. Jika tidak, gelombang protes diprediksi akan semakin besar dalam beberapa pekan mendatang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *