Lam-Teng,
Suaranusantara.Online-
Ketua Laskar Lampung-Tengah,
Yunisa Putra.
Memberikan catatan dan tinta merah terhadap Birokrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lampung-Tengah.
Pasalnya Kibijakan yang di ambil Sekretaris Daerah(Sekda),Welly Adiwantra yang merombak Kabinet pada pemerintahan, memantik respons Elemen masyarakat yang merasa kebijakan yang di ambil sekda tersebut patut di duga mencidrai Sistem dan Tatakelola pemerintahan dan tidak normatif tandas Yunisa Putra, kepada jejaring media usai giat buka bersama di sekretariat Laskar Lamteng,kamis (12/3/2026).
Masih di sampai kan Ketua Laskar Lam-Teng,.
Kami Elemen Masyarakat Mengecam Keras,manuver Sekda Welly yang berpotensi memicu kekisruhan di internal pemerintahan.
“Apa yang dilakukan Sekda patut di duga merupakan upaya untuk melemahkan fungsi dan kebijakan Plt. Bupati.
yang mana Mandat tugas kepada empat Plt yang di eliminasi Sekda tersebut diberikan langsung oleh Plt. Bupati I Komang Koheri, namun dibatalkan oleh Sekda tanpa dasar yang transparan,” ujar Yunisa Putra.
Menurutnya, stabilitas birokrasi Lampung Tengah saat ini sedang tidak baik-baik saja dan sangat rentan pasca-peristiwa Operasi Tangkap tangan oleh KPK,.
dan Manuver administratif ini dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik serta mencederai kepastian status kepegawaian para pejabat yang ditunjuk.
Selain Regulasi, Kaidah dan Etika serta kepatutan jangan di kangkangi, tandas Yunisa Putra.
di penghujung kata Yunisa berharap Lembaga Legeslatif/DPRD Lam-Teng ,di minta jangan duduk manis, sebagai wakil rakyat,di mana Fungsi pengawasan,dan hak Iterplasi Dewan agar menyikapi sikap dari Sekdakab, Lam-Teng
tersebut pungkasnya.
kini stabilitas Birokrasi di Pemkab Lam-Teng di rasa tidak normatif,.
Bila lembaga Legeslatif tidak bereaksi, sudah saat nya Elemen Masyarakat bereaksi dengan melayangkan uji keabsahan kebijakan Sekda dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
**Red**
