Suaranusantara.online
KABUPATEN SUBANG – Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi (Kang Rey), resmi melantik delapan Pejabat Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka (open bidding) di Amphitheater Alun-Alun Subang, Jumat (09/01/2026).
Pelantikan ini menjadi sorotan lantaran Kang Rey menegaskan komitmennya terhadap transparansi dengan mengungkap fakta, bahwa sejumlah kerabatnya justru gugur dalam seleksi tersebut.
Dalam sambutannya Kang Rey menekankan, bahwa proses seleksi yang berjalan selama dua bulan ini dilakukan secara akuntabel dan memegang teguh prinsip “Zero Rupiah”.
Ia memastikan tidak ada intervensi maupun “titipan” dalam menentukan pejabat yang terpilih.
Ketegasan Kang Rey dibuktikan dengan pengakuannya mengenai adanya kerabat dekat yang ikut mendaftar namun tidak lolos karena hasil penilaian yang tidak memenuhi standar.
“Kepentingan saya hari ini adalah membawa Kabupaten Subang lebih baik lagi. Ada tiga saudara saya yang ikut open bidding, tapi nilainya jelek dan tidak saya titipkan. Saya tidak ada kepentingan pribadi dengan delapan orang yang dilantik hari ini. Saya tidak pernah menitipkan siapapun,” tegas Kang Rey di hadapan para undangan.
Menurutnya, rotasi, mutasi, dan promosi di lingkup Pemda Subang kini ditempuh melalui jalur normatif sesuai rekomendasi Panitia Seleksi (Pansel).
Ia ingin memutus mata rantai praktik transaksional dalam pengisian jabatan.
Kepada delapan kepala dinas yang baru dilantik, Bupati berpesan agar amanah yang didapatkan secara cuma-cuma ini dibayar dengan dedikasi tinggi kepada masyarakat.
“Menjadi Kepala Dinas itu gratis, tapi timbal baliknya harus memberi yang terbaik bagi masyarakat. Sogok saya dengan kinerja, bukan dengan uang,” ucapnya lugas.
Tidak berhenti pada pelantikan, Kang Rey langsung menetapkan target kinerja yang ketat.
Ia memberikan waktu enam bulan bagi para pejabat baru untuk menunjukkan hasil nyata. Jika gagal memenuhi target, terutama dalam isu krusial seperti penanganan sampah, ia tidak segan untuk melakukan evaluasi dan pergantian.
“Semua saya buka, termasuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Jika dalam enam bulan masalah seperti sampah belum teratasi, kita ganti. Tidak boleh ada yang merasa nyaman, karena kalian punya ‘PR’ besar yang harus diselesaikan,” pungkasnya
(mardioto
