BANGKA — Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pengawasan langsung terhadap proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bangka, Rabu (18/6/2025). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan jalannya proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai aturan dan tanpa kendala berarti.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Demokrat, Maryam, mengungkapkan harapannya agar proses SPMB tahun ajaran 2025/2026 dapat terlaksana dengan lancar, transparan, serta mengakomodasi seluruh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hasil pantauan kami di tahap pertama cukup baik. Prosesnya berjalan lancar tanpa ada kendala, baik di SMA Negeri 1 Pemali maupun SMA Negeri 2 Sungailiat. Saat ini para calon siswa tengah melakukan registrasi ulang di sekolah yang mereka pilih,” ujar Maryam saat ditemui usai monitoring.
Maryam menjelaskan, pelaksanaan SPMB di Bangka masih mengikuti empat jalur penerimaan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni jalur zonasi (domisili), mutasi, prestasi, dan afirmasi.
“Kami dari Komisi IV DPRD mendukung penuh tim penerima dari tiap sekolah, sepanjang mereka bekerja sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Harapannya, seluruh anak-anak kita di Kabupaten Bangka bisa tertampung di sekolah yang tersedia,” tambahnya.
Pengawasan ini, lanjut Maryam, bukan hanya dilakukan tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, Komisi IV juga rutin turun langsung ke sekolah untuk mencegah munculnya persoalan selama proses penerimaan berlangsung.
“Kami tidak ingin ada masalah yang merugikan anak-anak atau wali murid. Itulah sebabnya dalam setiap kunjungan, kami juga mengundang orang tua untuk berdialog langsung. Kami ingin memastikan proses ini berjalan adil dan solutif jika ada kendala,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Pemali, Eflina, menyampaikan bahwa untuk tahun ajaran 2025/2026 sekolahnya menerima sebanyak 324 siswa baru yang akan dibagi ke dalam sembilan rombongan belajar (kelas).
“Proses pendaftaran berlangsung lancar, dan semua pihak mengikuti alur yang sudah kami tetapkan sesuai dengan juknis dari Dinas Pendidikan,” ujar Eflina.
Dukungan pengawasan oleh DPRD ini mendapat respons positif dari pihak sekolah, terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB di Bangka Belitung.
